KONTAN.CO.ID - Anggaran senilai Rp35,35 miliar dari Bantuan Presiden (Banpres), disiapkan bagi 11.784 pelaku usaha mikro yang terdampak bencana alam, di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Bantuan tersebut adalah upaya pemerintah dalam memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda pada akhir 2025.
Dengan persyaratan yang sudah ditetapkan, masing-masing pelaku usaha berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp3 juta. Rinciannya, ada 6.203 pelaku usaha di Aceh Utara masuk dalam alokasi senilai Rp 18,609 miliar. Sementara di Lhokseumawe, jumlah penerima mencapai 5.581 pelaku usaha dengan total Rp 16,743 miliar.
Bantuan tersebut, diharapkan mendukung pemulihan usaha mereka. Antara lain dapat digunakan untuk membeli berbagai peralatan produksi. Ataupun menjalankan aktivitas ekonomi yang terhenti karena bencana banjir yang melanda.
Pemulihan yang dikoordinir Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, memang terus melakukan percepatan dan pemulihan terutama pada infrastruktur dasar. Baik itu jalan dan jembatan, persawahan, saluran irigasi, hingga sektor pendidikan. Tapi pemulihan juga dilakukan dengan mengembalikan aktivitas masyarakat dalam sektor perdagangan, produksi, dan jasa. Hal ini juga menjadi bagian penting agar roda ekonomi keluarga kembali bergerak.
Para calon penerima masih harus melengkapi persyaratan administrasi, antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB) dan rekening bank melalui aplikasi SAPA UMKM. Pemerintah daerah bersama pendamping Klinik UMKM Bangkit turut membantu masyarakat menyelesaikan proses administrasi tersebut. Di Desa Meuria, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, misalnya, pendampingan dilakukan untuk membantu pelaku usaha mengurus NIB dan nomor rekening melalui aplikasi SAPA UMKM.
Kepala Desa Meuria Dhiauddin mengatakan, seluruh calon penerima bantuan di desanya telah mendaftar NIB dan akun SAPA UMKM.
“Alhamdulillah, seluruh penerima Bantuan Presiden di Desa Meuria sudah mendaftar NIB dan akun SAPA UMKM. Ini merupakan langkah penting karena para pelaku UMKM kita sudah mulai beralih dari usaha informal menjadi usaha formal,” ujarnya. Proses pendampingan penting dilakukan agar persoalan administrasi tidak menjadi kendala penghambat masyarakat dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut.
Harapan Penerima Banpres
Pelaku usaha masih harus berjuang untuk bisa kembali menghidupkan usahanya. Bencana banjir hingga longsor yang menimpa tersebut, tidak saja merusak tempat usaha hingga perlengkapannya. Tetapi mereka juga kehilangan pendapatan selama aktivitas ekonomi lumpuh.
Salah satunya adalah Andi Suwandi, yang selama ini berjualan kebab dan roti di Lhokseumawe. Usahanya lumpuh total saat banjir datang. Dengan bantuan Banpres ini, dia berharap bisa segera terealisasi, yang bantuan itu akan digunakannya untuk memperbaiki perlengkapan usahanya yang rusak.
“Saat banjir, kami tidak bisa berjualan, Pak. Memang lumpuh total. Kami hanya mengharapkan bantuan pemerintah. Harapan kami, semoga pemerintah memulihkan kembali UMKM ini,” katanya.
Pemilik kios di Kampung Blang Bayu, Aceh Utara, Muammar, menyambut baik program yang ada ini. Sebab bantuan tersebut dapat menambah modal dirinya untuk kembali mengembangkan usahanya yang ikut terdampak bencana alam.
Muammar mengaku telah mengetahui namanya masuk dalam daftar penerima, tetapi masih belum memahami seluruh tahapan yang harus diselesaikan. Ia berharap pemerintah memberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan dan mekanisme pencairan.
Selain tambahan modal, ia juga membutuhkan peralatan usaha, seperti mesin fotokopi. Ia berharap bantuan benar-benar diberikan kepada pelaku usaha yang masih aktif dan membutuhkan dukungan untuk bangkit setelah bencana.
“Bagi kami, itu itu sangat luar biasa, sangat bagus. Membantu menambah sedikit modal setelah bencana. Cuma, harapannya jangan hanya nama yang keluar, tetapi uangnya tidak keluar,” katanya.
Sementara itu, Muhammad Hasanun, pedagang di kawasan Keude Krueng Mane, Aceh Utara, mengatakan aktivitas usahanya mengalami penurunan setelah banjir. Ia berharap proses pencairan bantuan tidak menyulitkan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang belum terbiasa mengurus administrasi secara digital.
Harapan lainnya dari Hasanun selain modal, adalah pendampingan dan pelatihan sehingga usaha masyarakat bisa kembali berkembang.
Berbagai tanggapan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak berhenti pada bantuan uang tunai. Kepastian pencairan, informasi yang mudah dipahami, pendampingan, serta ketersediaan peralatan usaha menjadi faktor penting agar bantuan benar-benar berdampak pada pemulihan ekonomi warga.
Realisasi Bantuan
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman sebelumnya menjelaskan, pemerintah mendapat mandat untuk mendorong pemulihan ekonomi di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Salah satu program yang disiapkan adalah Banpres untuk sekitar 200.000 usaha mikro terdampak bencana. Pada tahap pertama, Kementerian UMKM menerima 173.600 data usulan dari pemerintah daerah. Setelah proses verifikasi dan pembersihan data, sebanyak 112.849 calon penerima dinyatakan valid dan sedang diproses untuk penyaluran.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 70.296 calon penerima berasal dari Aceh, 25.491 dari Sumatera Utara, dan 17.062 dari Sumatera Barat.
Maman menjelaskan, bantuan sebesar Rp 3 juta per penerima dapat digunakan untuk membeli peralatan yang dibutuhkan agar pelaku usaha kembali beraktivitas. Peralatan tersebut antara lain kompor, blender, dan perlengkapan lain sesuai kebutuhan usaha.
Menurut Maman, Banpres diprioritaskan bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki akses layanan perbankan. Adapun pelaku usaha yang telah mengakses pembiayaan perbankan akan memperoleh penanganan melalui kebijakan tersendiri, termasuk relaksasi.
Tahap kedua Banpres juga dibuka untuk pengusulannya. Data calon penerima diharapkan sudah disampaikan hingga 2 November 2026. Ditargetkan, bantuan dapat direalisasikan pada Desember 2026.
“Target kami, seluruh bantuan ini sudah harus terealisasi sebelum Desember 2026,” ujar Maman.
Dalam strategi dukungan pemulihan UMKM, disiapkan anggaran pemulihan terdampak bencana Sumatera sebesar Rp618 miliar (Rp618.877.341.000). Ada empat kategori pengelompokan rincian anggaran rencana induk Kementerian UMKM. Pertama, Bantuan Presiden (Banpres) Rp601 miliar untuk 200 ribu usaha mikro. Kedua, pengadaan alat produksi Rp2,6 miliar. Ketiga, pemberdayaan UMKM sebesar Rp11,2 miliar, dan keempat layanan klinik UMKM bangkit sebesar Rp3,6 miliar.
Renduk PRRP Sumatera dan Pemulihan UMKM
Pemulihan usaha mikro merupakan bagian dari agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, seperti yang tercantum dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028.
Pemerintah merencanakan Banpres sebesar Rp3 juta bagi 200.000 usaha mikro terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dukungan untuk proses pemulihan tersebut mencakup restrukturisasi kredit, kemudahan akses KUR, penyediaan peralatan produksi, bahan baku, tempat usaha, hingga dukungan logistik distribusi.
Renduk juga mengarahkan penguatan kapasitas pelaku usaha melalui Klinik UMKM Bangkit, termasuk pelatihan dan pendampingan. Dari sisi pemasaran, pemerintah mendorong kemitraan serta pemanfaatan pengadaan pemerintah untuk memperluas akses pasar produk UMKM.
Ketua Satgas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya menempatkan pemulihan UMKM sebagai bagian penting dari pemulihan ekonomi masyarakat. Sebab, bencana turut mengganggu kegiatan usaha, mulai dari warung, kafe, restoran, hingga berbagai usaha kecil lainnya.
Dengan berbagai program yang ada itu, pemerintah berupaya memastikan pemulihan pascabencana tidak sekedar pada pembangunan fisik. Tetapi kembalinya kegiatan usaha, pulihnya pendapatan keluarga, dan terbukanya kembali lapangan kerja menjadi bagian dari upaya menggerakkan ekonomi masyarakat terdampak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
