KONTAN.CO.ID - TANAH DATAR - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, memperluas cakupan dari program bajak sawah gratis. Perluasan ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2 miliar pada 2026.
Dengan adanya dukungan anggaran itu, memungkinkan program ini menjangkau lebih luas. Di mana sebelumnya hanya menjangkau ratusan hektare sawah, kini diperluas untuk membantu petani mengolah lahan menjelang musim tanam.
Melalui alokasi TKD Tambahan, program bajak sawah gratis menyasar sekitar 2.500 hektare lahan pertanian. Sementara itu, anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebelumnya menjangkau sekitar 350 hektare.
Untuk diketahui, TKD Tambahan merupakan alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan untuk pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi itu dalam rangka penguatan fiskal dari daerah. Lebih khusus, anggaran itu diperuntukkan dalam percepatan rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi pada wilayah yang terdampak. Juga untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya meminta pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mempercepat pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Anggaran tersebut harus segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, terutama penanganan yang belum terjangkau program kementerian dan lembaga.
“Jangan sampai enggak dimanfaatkan. Tujuan-tujuan kita adalah kami memperjuangkan tambahan TKD tersebut dua kali di bulan Februari dan di bulan Agustus, tujuannya adalah memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga daerah juga bisa bergerak paralel,” ujar Tito, dalam rapat koordinasi di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Program unggulan Bupati Tanah Datar Eka Putra tersebut, telah berjalan sejak 2022. Pada 2026, pelaksanaannya menjangkau kelompok tani di 14 kecamatan.
Kepala Bidang Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Elaza Gusri, mengatakan tambahan TKD makin memperluas kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengolahan lahan petani.
"Dana DAU pada awalnya hanya mampu mengakomodasi seluas 350 hektare karena keterbatasan anggaran. Kemudian terdapat alokasi tambahan dari dana TKD untuk lahan seluas 2.500 hektare," ujar Elaza, Jumat (6/11/2026).
Ada beberapa pola bantuan yang dipakai oleh pemerintah daerah. Diantaranya yakni pemerintah membayarkan langsung upah operator bajak sebesar Rp800.000 per hektare melalui pertanggungjawaban kelompok tani. Adapun pola yang lainnya, yakni menggunakan alat dan mesin pertanian milik dinas, dengan pembiayaan operator mengikuti skema yang ditetapkan.
Dengan cara atau bantuan yang seperti itu, cukup efektif dalam mengurangi beban biaya awal bagi petani. Untuk biaya pembajakan sawah secara mandiri dapat mencapai Rp1,5 juta per hektare. Sementara total biaya produksi, termasuk pupuk dan kebutuhan operasional lainnya, berkisar Rp4 juta hingga Rp6 juta per hektare setiap musim tanam.
Sekretaris Kelompok Tani Sawah Bodi Saiyo di Jorong Gurun, Sinta Fitra Yunus, mengakui kalau pihaknya terbantukan dengan program ini. Mengingat sebelumnya petani harus menyiapkan biaya pengolahan lahan sendiri. Bahkan, sebagian petani harus menunda pembayaran upah bajak hingga masa panen.
Ada 22 anggota dari kelompok tani tersebut, dengan luas kepemilikan lahan sekitar 48 hektare. Dari luasan itu, sekitar 12 hektare menjadi lahan prioritas yang diajukan untuk mendapatkan bantuan.
Di Kecamatan Sungai Tarap, alokasi program pada 2026 mencapai 250 hektare yang dibagi ke 10 nagari. Nagari Gurun memperoleh kuota sekitar 32 hektare. Jelas Elaza, pelaksanaan dari program ini sudah hampir 100 persen. Sedangkan realisasi perluasan cakupan yang dibiayai TKD Tambahan telah mencapai sekitar 87 persen. Pemerintah daerah menargetkan penyelesaian administrasi program pada November ini.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya mengingatkan pentingnya pemulihan infrastruktur sumber daya air yang berkaitan langsung dengan aktivitas pertanian masyarakat.
“Begitu sedimennya tinggi, ada curah hujan tinggi, dia meluber menjadi banjir. Artinya ada terus susulan-susulan (bencana) dan kita sedang bekerja (menangani itu),” kata Tito dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera, Senin (26/10/2026).
Pemulihan Pertanian dalam Renduk PRRP Sumatera
Program bajak sawah gratis di Tanah Datar menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pemulihan aktivitas pertanian setelah bencana. Program ini memanfaatkan TKD Tambahan untuk membantu petani kembali mengolah lahan dan mengurangi beban biaya produksi.
Dalam Renduk PRRP Sumatera 2026–2028, pemulihan sektor pertanian diarahkan melalui rehabilitasi lahan sawah dan jaringan irigasi, penyediaan benih serta sarana produksi, pendampingan teknis, dan penguatan kelompok tani. Pelibatan masyarakat melalui kegiatan padat karya juga menjadi bagian dari strategi pemulihan.
Renduk merupakan dokumen yang menjadi pemandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera. Renduk disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026.
Dengan demikian, bantuan pengolahan lahan seperti program bajak gratis dapat mendukung pemulihan kegiatan produksi pertanian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
