KONTAN.CO.ID - Perbaikan infrastruktur yang terimbas pascabencana di Sumatera Barat, terus dikebut pengerjaannya. Agar, aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali bergerak. Perkembangan pembangunannya signifikan, dan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dilakukan sehingga progresnya sangat baik.
Dari laporan Kaposko Nasional Satgas PRR Sumatera (Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) kepada Kasatgas, bahwa untuk Sumatera Barat jumlah jembatan nasional yang terdampak ada 13 dan fungsional 13. Sedangkan untuk jembatan daerah, yang terdampak ada 163 dan yang sudah fungsional 97.
Salah satunya yang kini terus dikerjakan adalah pembangunan kembali Jembatan Bukik Batabuah, yang ada di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Infrastruktur ini adalah penghubung antarnagari, dan jalur alternatif Sumbar-Riau.
Dalam pengerjaan proyek ini, menelan anggaran sebesar Rp 3,54 miliar yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan. Dana TKD Bencana ini adalah alokasi porsi daerah yang dikembalikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Agam, untuk penanganan bencana. Sampai Oktober 2026, perkembangan atau progres fisik pembangunan sudah sampai 55%. Target jembatan ini rampung pada Desember 2026.
Pembangunan Jembatan Bukik Batabuah, juga untuk memulihkan konektivitas wilayah setelah peristiwa banjir bandang dan lahar dingin Gunung Merapi pada 11 Mei 2024. Luapan air bercampur material batu gunung dan kayu-kayu besar menghancurkan struktur Jembatan Bukik Batabuah lama. Sehingga akses transportasi masyarakat terputus.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Agam, Ofrizon, menjelaskan bahwa penyelesaian pembangunan menjadi prioritas pemerintah daerah. Mengingat keberadaan jembatan sangat dibutuhkan masyarakat mobilitas dan konektivitas mereka. Aktivitas ekonomi juga dapat sepenuhnya hidup kembali dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut.
“Bagi kami, jembatan bukan sekadar struktur penyeberangan fisik. Di baliknya ada akses vital menuju sekolah, fasilitas kesehatan, sentra perdagangan, kawasan pertanian, hingga jalur konektivitas antarnagari dan antarkecamatan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Agam terus melakukan pemantauan dan pengawasan ketat agar setiap pekerjaan berjalan sesuai perencanaan teknis, tepat waktu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ofrizon, di Dinas PUTR Kabupaten Agam.
Dibangunnya kembali Jembatan Bukik Batabuah ini, juga sebagai cerminan bahwa negara terus hadir dalam proses pemulihan pascabencana. Pemerintah pusat hadir melalui dukungan pendanaan yakni TKD Tambahan. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dapat dilihat dari pemerintah Kabupaten Agam yang melaksanakannya.
Dengan skema seperti ini, maka sebelumnya kendala keterbatasan anggaran yang dialami pemerintah daerah, rekonstruksinya dapat dilanjutkan. Sedangkan koordinasi lintas instansi juga diperlukan untuk memastikan pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mitigasi bencana.
Ketua Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menegaskan agar daerah segera menggunakan dana bantuan bencana yang sudah diberikan. Dengan begitu, pemulihan berbagai infrastruktur bisa berjalan.
“Kami mengimbau kepada rekan-rekan di daerah untuk segera mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi urgen, dan belum tersentuh oleh pemerintah pusat, dikerjakan dengan anggaran yang ada,” jelas Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta.
Biaya Logistik Dipangkas, Buka Akses Ekonomi Masyarakat
Distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi atau usaha masyarakat, membuat keberadaan jembatan ini sangat penting. Ada lima nagari yang dihubungkan lewat jembatan ini, yakni Bukik Batabuah, Lasi, Canduang, Sungai Pua, dan Kubang Putiah.
Sebelum jembatan permanen dibangun kembali, masyarakat terpaksa menggunakan jalur memutar lewat kawasan Baso. Bila dihitung jaraknya sekitar 3 kilometer dengan durasi waktu hingga 20 menit. Jalan memutar yang harus ditempuh, membuat biaya bertambah untuk bahan bakar dan biaya angkutan untuk hasil pertanian.
Asril, petani asal Jorong Kubang Duo Koto Panjang, Nagari Bukik Batabuah, mengakui vitalnya akses jembatan tersebut. Untuk memperlancar distribusi hasil kebun mereka dan juga aktivitas yang lainnya.
“Jalan ini sudah menjadi lintasan umum, bahkan merupakan jalur alternatif penting untuk rute Pekanbaru–Padang atau Sumbar–Riau. Namun bagi kami warga lokal, fungsi utamanya adalah membawa hasil kebun agar perekonomian warga bisa berputar kembali. Kalau jembatan ini belum ada, kami terpaksa memutar lewat arah Baso sejauh kira-kira 3 kilometer, menambah waktu perjalanan sekitar 20 menit dan menambah ongkos bensin," ujar Asril.
"Harapan kami, jembatan ini tidak hanya kokoh menahan bencana, tapi juga membuka akses ekonomi di Bukik Batabuah agar UMKM warga kembali bergairah. Kami tentu berharap jembatan ini bisa selesai secepatnya,” lanjutnya.
Keberadaan jembatan yang ditargetkan beroperasi Desember 2026, dapat menekan biaya masyarakat, selain waktu tempuh. Akses ini juga akan mendukung sektor UMKM dalam beraktivitas, mempercepat mobilitas tenaga kerja, serta memperbaiki distribusi komoditas pertanian.
Penguatan Konstruksi untuk Mengurangi Risiko Bencana
Pemerintah tidak sekedar berorientasi pada pembangunannya saja. Tetapi, seperti Jembatan Bukik Batabuah yang kembali dibangun ini, tidak hanya berorientasi pada pemulihan akses. Pembangunannya juga untuk mengurangi risiko kerusakan bila terjadi bencana serupa.
Konstruksi jembatan baru ini tidak lagi menyisahkan pilar di tengah. Dengan desain baru saat ini, yakni menggunakan dua abutment di kedua sisi tebing sungai. Adanya perubahan tersebut, untuk mengurangi risiko material kayu atau batu yang terbawa arus hingga tersangkut pada struktur jembatan.
Antisipasi lain adalah dengan melebarkan alur sungai dari 9 meter menjadi 20 meter. Dasar sungai dikeruk hingga 2 meter. Sedangkan jarak dasar sungai ke lantai jembatan mencapai 6 meter. Lebar jembatan totalnya dirancang 8 meter. Yakni badan jalan enam meter dan bahu jalan masing-masing satu meter di kedua sisi.
Kontraktor pelaksana dari CV Midya Karya. Jelas Direktur CV Midya Karya, Delfa Oktra, pekerjaan fisik sudah dilakukan sejak 5 Agustus 2026 dengan durasi kontrak 150 hari kalender. Agar jembatan segera dapat digunakan masyarakat dan pengerjaannya tuntas, kontraktor mengerahkan 12 pekerja dan dua unit ekskavator.
Jelas Delfa, tantangan di lapangan adalah kondisi dasar sungai yang dipenuhi batuan berukuran besar, serta perubahan debit air dari arah hulu.
Penguatan desain ini diharapkan dapat memperpanjang umur layanan infrastruktur. Sekaligus mengurangi risiko gangguan konektivitas serta biaya perbaikan yang berulang ketika terjadi bencana.
Pemulihan Lima Jembatan Berjalan
Pembangunan Jembatan Bukik Batabuah ini, adalah upaya yang lebih luas dilakukan oleh pemerintah, dalam rangka memulihkan infrastruktur transportasi pascabencana. DPUTR Kabupaten Agam mencatat 17 jembatan telah menyelesaikan proses tender. Sementara lima jembatan prioritas telah memasuki tahap pengerjaan fisik secara intensif.
Selain Jembatan Bukik Batabuah, terdapat lima paket jembatan lain yang dipulihkan meliputi Jembatan Pandan Banyak di Kecamatan Tilatang Kamang dengan nilai kontrak Rp 1,75 miliar, Jembatan MTSN Balingka di Kecamatan IV Koto senilai Rp 1,19 miliar, serta Jembatan Tigo Kampuang di Kecamatan Canduang senilai sekitar Rp 599,08 juta. Pembangunan Jembatan Sungai Asam di Kecamatan Tanjung Raya juga masuk dalam daftar pekerjaan pemulihan.
Pemulihan terhadap infrastruktur adalah salah satu fondasi yang sangat penting dalam mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak bencana. Akses transportasi sudah pasti akan terbuka bila jembatan kembali berfungsi. Disamping perbaikan infrastruktur tersebut semakin mempermudah masyarakat menjangkau pusat perdagangan, layanan pendidikan dan kesehatan, serta kawasan produksi pertanian.
Pemerintah Kabupaten Agam menyatakan akan terus memantau pelaksanaan proyek. Dengan begitu, pembangunan sesuai spesifikasi teknis, selesai tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, pelaksanaan oleh pemerintah daerah, serta pengawasan teknis dan keterlibatan masyarakat, rekonstruksi Jembatan Bukik Batabuah diharapkan menjadi bagian penting dari pemulihan konektivitas dan penguatan ekonomi lokal di wilayah terdampak bencana Sumatera Barat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
