KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dukungan pemerintah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang berdampak pada 53 kabupaten/kota di tiga provinsi di Sumatera, setidaknya tergambar dari anggaran yang dikucurkan. Diantaranya melalui tambahan Transfer ke Darah (TKD) tahun anggaran 2026. Ada Rp10,648 triliun yang dikucurkan pemerintah pusat bagi seluruh daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Harapannya, proses pemulihan bisa berjalan seiring antara pusat dan daerah, karena pemerintah daerah mendapatkan penguasan fiskal dari TKD Tambahan tersebut.
Tambahan anggaran tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memastikan proses pemulihan pascabencana tidak hanya bertumpu pada belanja pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga.Tetapi juga melibatkan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Seusai rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, 9 November 2026, Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan tentang dukungan anggaran ini.
“Bapak Presiden dari awal itu sudah memberikan dukungan anggaran kepada daerah. Saya catat setidaknya Rp12,34 triliun kepada daerah tiga provinsi ini dan kabupaten/kota. Mulai dari bantuan belanja tidak terduga sebanyak Rp298 miliar, kemudian juga ada bantuan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) istilahnya dari Kementerian Keuangan atas perintah Bapak Presiden Rp10,64 triliun. Kemudian juga ada tambahan lagi TKD ketiga, belanja pegawai perlu ada yang ditambah, tapi ada juga dipakai untuk kepentingan bencana ini sebanyak Rp1,4 triliun,” jelas Kasatgas Tito Karnavian.
Berdasarkan laporan perkembangan penggunaan tambahan TKD dan bantuan keuangan daerah bencana yang disusun Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 20 November 2026, total tambahan TKD yang disahkan untuk tiga provinsi tersebut mencapai Rp10,648 triliun.
Provinsi Aceh memperoleh alokasi Rp1,652 triliun, Sumatera Utara Rp6,356 triliun, dan Sumatera Barat Rp2,639 triliun. Sementara itu, alokasi tambahan TKD untuk daerah yang secara langsung terdampak bencana adalah Rp8,154 triliun.
Kebijakan yang diambil pemerintah tersebut, tentu saja untuk menjaga fiskal daerah dan memberi keleluasaan pemerintah daerah menentukan prioritas penggunaan anggaran. Tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan untuk pemulihan pada masing-masing wilayah.
Dalam hal pemulihan Sumatera juga, TKD untuk ketiga provinsi yang terdampak di Sumatera tersebut tidak dipotong. Dikembalikan setara dengan TKD 2025 setelah efisiensi. Dalam hal perubahan penggunaan anggaran tersebut, para kepala daerah cukup melakukan pemberitahuan ke DPRD. Tetapi dewan tetap berfungsi melakukan pengawasan pada penggunaan anggaran itu. Penyaluran anggaran dari pusat ke daerah juga tanpa dibuat syarat.
Untuk mempercepat pemanfaatannya, Kemendagri menyiapkan surat edaran kepada pemerintah daerah terkait percepatan penggunaan TKD 2026. Kebijakan itu, tentu saja memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih cepat menyesuaikan anggaran dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi maupun rekonstruksi. Daerah tidak harus terhambat dengan panjangnya proses administrasi seperti yang selama ini terjadi.
Penguatan kapasitas fiskal daerah
Tambahan TKD ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran DBH, DAU, dan Dana Otsus Tahun Anggaran 2026 serta penyaluran kurang bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi daerah tertentu di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pada keputusan yang ditetapkan 24 Februari 2026, total penyesuaian rencana penyaluran TKD mencapai Rp10,648 triliun.
Di mana anggaran itu terdiri dari tambahan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp840,09 miliar, tambahan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp7,597 triliun, tambahan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Aceh sebesar Rp75,97 miliar, serta penyaluran kurang bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2,135 triliun.
Selanjutnya, melalui KMK Nomor 198 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 5 Agustus 2026, pemerintah juga melakukan penyesuaian tambahan alokasi DAU, penyaluran kurang bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2024, dan penyaluran dana Treasury Deposit Facility setelah holding period.
Total penyesuaian tersebut mencapai Rp14,144 triliun. Rinciannya, tambahan alokasi DAU sebesar Rp8,859 triliun, penyaluran kurang bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5,058 triliun, serta penyaluran dana Treasury Deposit Facility setelah holding period sebesar Rp226,32 miliar.
Penambahan alokasi anggaran itu sebagai bentuk dukungan kapasitas fiskal bagi pemerintah daerah. Termasuk untuk kebutuhan pengganjian aparatur sipil negara daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Termasuk juga di dalamnya adalah meningkatkan kapasitas fiskal daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta menyelesaikan sebagian kewajiban pemerintah atas kurang bayar DBH. Harapannya dari penguatan fiskal ini, daerah punya ruang fiskal lebih memadai dalam menjaga pelayanan publik dan juga pembiayaan kebutuhan untuk pemulihan pascabencana.
Percepatan Penggunaan TKD untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengeluarkan Surat Edaran atau SE Nomor 900.1.3/1084/SJ tanggal 2 Maret 2026 tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam APBD bagi Daerah Terdampak Bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. SE tersebut menjadi pedoman dalam penggunaan tambahan anggaran.
SE tersebut meminta pemerintah daerah agar melakukan penyesuaian alokasi anggaran TKD untuk tahun 2026 sesuai tambahan yang sudah ditetapkan. Untuk melakukan penyesuaian dan penggunaan tambahan TKD tersebut, dilakukan dengan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 serta diberitahukan ke pimpinan DPRD.
Penggunaan tambahan TKD dalam rangka penanganan bencana yang melanda ketiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, mencakup penyediaan anggaran untuk kebutuhan prabencana, tanggap darurat bencana, dan pascabencana. Pemerintah daerah juga bisa memanfaatkan BTT melalui pembebanan langsung dan melakukan pergeseran anggaran APBD Tahun Anggaran 2026.
Penggunaan TKD tambahan tidak saja pada daerah yang terdampak langsung bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Daerah yang tidak terdampak langsung, juga diwajibkan untuk mengarahkan anggaran tambahan TKD dalam kegiatan-kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Seperti penanaman pohon hingga perbaikan lingkungan. Juga bantuan keuangan ke daerah terdampak, pengendalian inflasi, pemulihan ekonomi, serta pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana.
Kepala daerah juga diminta menginstruksikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP, dalam pelaksanaan penggunaan anggaran, untuk pendampingan dan pengawasan. Ini dilakukan dalam basis risiko dari penggunaan tambahan TKD. Pendampingan tersebut dari fase penganggaran, penatausahaan, akuntansi hingga pelaporan.
Langkah pencegahan perlu untuk dilakukan, untuk mengantisipasi indikasi terjadinya KKN. Pemerintah daerah diminta melaporkan ke kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, apabila ditemukan indikasi tersebut.
Realisasi TKD Terus Berjalan
Sampai dengan 20 November 2026, data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri memperlihatkan sejumlah pemerintah daerah telah mencatatkan realisasi penggunaan tambahan TKD di atas 50%.
Untuk Provinsi Aceh, seperti yang di Kabupaten Pidie dimana realisasi tertinggi mencapai 93,27%, dengan nilai Rp1,226 miliar. Lalu ada juga Kabupaten Aceh Selatan mencapai 63,91% atau Rp33,001 miliar, Kabupaten Aceh Jaya 57,33% atau Rp17,527 miliar, dan Kabupaten Gayo Lues 54,53% atau Rp28,922 miliar. Pemerintah Provinsi Aceh sendiri, sudah merelaisasikan tambahak TKD sebesar Rp411,08 miliar atau 54,10%.
Di Sumatera Utara, Kabupaten Asahan persentase realisasi anggarannya mencapai 68,76% atau Rp179,455 miliar. Selanjutnya Kabupaten Serdang Bedagai 66,58% atau Rp150,658 miliar, Kabupaten Tapanuli Utara 65,13% atau Rp48,424 miliar, Kabupaten Samosir 58,52% atau Rp22,345 miliar, serta Kota Tanjung Balai 57,80% atau Rp46,330 miliar.
Di Provinsi Sumatera Barat, Kota Sawahlunto realisasinya sebesar 71,87% atau Rp67,003 miliar. Untuk Kota Pariaman 63,18% atau Rp58,378 miliar, Kabupaten Pesisir Selatan 57,99% atau Rp23,810 miliar, Kota Padang 57,15% atau Rp212,511 miliar, serta Kabupaten Dharmasraya 56,77% atau Rp21,515 miliar.
Perkembangan data tersebut memperlihatkan bahwa tambahan TKD telah bergerak di berbagai daerah. Percepatan tetap harus didorong agar anggaran yang telah tersedua tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pengerjaan fosok dan pelayanan pada masyarakat.
Realisasi tambahan TKD ini juga menjadi sorotan dari Kasatgas PRR Pascabencana, Muhammad Tito Karnavian. Dia meminta agar anggaran yang sudah diberikan, untuk direalisasikan dan tidak disimpan untuk tahun berikutnya.
“Saya tahu ada yang punya alasan bahwa, "Ini kita akan bayar ketika pekerjaannya selesai di akhir tahun." Fine kalau itu alasannya. Tapi jangan sampai alasannya karena dananya dipakai buat yang lain, yang bukan bencana, atau karena sengaja untuk dijadikan SILPA akhir tahun untuk diluncurkan tahun depan. Enggak boleh. Gunakan, dan kami akan pantau itu,” jelasnya.
Bantuan Keuangan Antardaerah
“Saya juga sudah memediasi atau mempertemukan pemerintahan provinsi, kabupaten di Sumatera Utara untuk membantu Aceh juga yang kesulitan. Dan itu ada lumayan hampir Rp260 miliar ya. Kemudian Sumatera Barat juga saya ucapkan terima kasih karena juga membantu Aceh sebanyak Rp29 miliar. Ini juga kita harapkan teman-teman penerima di Aceh manfaatkan untuk kepentingan bencana ini,” jelas Kasatgas Tito, usai rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, 9 November 2026.
Kolaborasi fiskal antardaerah, juga menjadi langkah yang didorong dalam pemulihan Sumatera selain tambahan TKD. Dengan kebijakan tersebut, memungkinkan daerah yang tidak terdampak langsung bencana ikut membantu kabupaten/kota yang masih membutuhkan dukungan pemulihan.
Untuk itu, secara aturan dikuatkan oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/3691/SJ tanggal 18 April 2026 dan Nomor 900/4277/SJ tanggal 21 Mei 2026, pemerintah mengatur mekanisme pemberian bantuan keuangan kepada daerah terdampak bencana.
Dalam aturan tersebut, ada salah satu poin penting di dalamnya. Yakni, seluruh daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, baik yang terdampak maupun tidak terdampak bencana, memperoleh penyesuaian TKD sehingga jumlah TKD Tahun Anggaran 2026 minimal sama dengan Tahun Anggaran 2025.
Daerah yang tidak terdampak langsung, diwajibkan mengarahkan penggunaan tambahan TKD untuk menyediakan anggaran bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang terdampak langsung.
Dari data rekapitulasi yang dilakukan oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, kabupaten/kota di Aceh menerima bantuan keuangan dengan total Rp285 miliar. Kabupaten Aceh Tamiang sebagai salah satu penerima bantuan terbesar yakni totalnya Rp52 miliar, masing-masing Rp50 miliar dari Kota Medan dan Rp2 miliar dari Kota Padang.
Lalu ada juga Kabupaten Aceh Timur menerima Rp52 miliar. Yang terdiri Rp50 miliar dari Kabupaten Deli Serdang dan Rp2 miliar dari Kota Padang. Kabupaten Bireuen menerima Rp32 miliar dari Kabupaten Asahan sebesar Rp30 miliar dan Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp2 miliar.
Kabupaten Aceh Utara menerima bantuan Rp32 miliar dari Kabupaten Simalungun sebesar Rp30 miliar, Kota Padang Rp1 miliar, dan Kota Pariaman Rp1 miliar. Kabupaten Bener Meriah memperoleh Rp27 miliar, Kabupaten Gayo Lues Rp27 miliar, dan Kabupaten Pidie Jaya Rp27 miliar.
Melalui bantuan dari kolaborasi antar pemerintah daera itu, cukup efektif dalam penguatan kemampuan fiskal wilayah yang masih membutuhkan penanganan pascabencana. Di Sumatera Barat, Kabupaten Agam menerima bantuan keuangan Rp3 miliar, dari Kota Bukittinggi Rp2 miliar dan Kota Payakumbuh sebesar Rp1 miliar. Kabupaten Lima Puluh Kota menerima Rp1 miliar dari Kota Payakumbuh.
Pemerintah juga mengatur agar pemberian bantuan keuangan untuk keadaan darurat, termasuk kebutuhan mendesak, dapat dilakukan melalui penyesuaian Belanja Tidak Terduga menjadi Belanja Bantuan Keuangan dengan perubahan Peraturan Kepala Daerah mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.
Dalam hal mewakili pemerintah pusat, ketiga gubernur (Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat), melakukan pembinaan serta pengawasan pada pelaksanaan dari bantuan keuangan tersebut. Sedangkan bupati dan wali kota penerima bantuan, wajib melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
Dengan dukungan tambahan TKD dan bantuan keuangan antardaerah, pemerintah berupaya memastikan pemulihan pascabencana berjalan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah. Penguatan fiskal ini diharapkan mempercepat perbaikan infrastruktur, menghidupkan kembali aktivitas ekonomi, serta memulihkan akses masyarakat terhadap layanan dasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News