Kontan.co.id

Setahun Satgas PRR, Pemulihan Sumatera Capai 70 Persen

Realisasi anggaran pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga 18 November 2026 mencapai 70%.

TK
Tim KONTAN Jumat, 20 November 2026 | 19:06 WIB
Setahun Satgas PRR, Pemulihan Sumatera Capai 70 Persen
Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satuan Tuags Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Sumatera, di Kabupaten Aceh Utara. Foto: Tim Media Satgas PRR

KONTAN.CO.ID - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) dalam setahun kerjanya, mencatat bahwa realisasi anggaran pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga 18 November 2026 mencapai 70 %. Ini menjadi bagian dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan kehiduapn masyarakat dan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana.

Kasposko Satgas PRR Aceh, Safrizal, menjelaskan bahwa pelaksanaan dari rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera sudah pada tahap pekerjaan. Itu tersusun dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP). PRRP ini yang menjadi panduan dalam proses pemulihan Sumatera. Renduk disahkan melalui Keputusan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2026.

Alokasi anggaran yang digelontorkan pemerintah Rp100,2 triliun untuk pemulihan di tiga provinsi tersebut. Ssekitar 60% atau Rp58,973 triliun  dari jumlah tesebut, dialokasikan untuk Provinsi Aceh. Untuk diketahui, dampak bencana ini sangat luas yakni sampai 35 kabupaten/kota yang terdampak.

"Secara umum, realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah mencapai 70 persen hingga 18 November 2026," ujar Safrizal dalam paparan capaian pemulihan pascabencana Sumatera.

Dalam penjelasannya, program ini tidak berhenti dalam setahun saja, tetapi sampai 2028. Di mana pemerintah membagi tahapan pekerjaan sampai 2028 dengan keterlibatan 23 kementerian dan lembaga.

"Padahal, dari sisi tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, pelaksanaannya baru beberapa bulan dimulai dan akan diselesaikan sesuai dengan timeline, yaitu sampai dengan Desember 2028," jelasnya.

Secara tahunan, pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi dialokasikan sebesar Rp24 triliun pada 2026, Rp20 triliun pada 2027, dan Rp14 triliun pada 2028.

Dalam setahun pelaksanaannya Satgas PRR beberapa sektor pemulihan di Aceh telah memperlihatkan perkembangan. Seperti dari sektor infrastruktur jalan dan jembatan nasional yang terdampak sudah operasional.

Lalu, ada 1.638 ruas jalan daerah terdampak. Sebanyak 1.545 ruas atau 94,32% dinyatakan sudah fungsional. Sedangkan untuk jembatan daerah, 386 unit dari total 655 unit terdampak atau 58,93% sudah kembali berfungsi.

Pada sektor perumahan, 99,83% warga yang sebelumnya harus ditempatkan di pengungsian, kini sudah tertangani. Apakah itu mereka kembali ke rumah masing-masing, maupun menempati hunian sementara (huntara).

Untuk pembangunan hunian tetap (huntap), hingga saat ini terus berjalan. Rencana pembangunan huntap adalah 49.184 unit di Aceh, di mana 1.758 unit telah selesai dibangun.

Pada bidang pelayanan dasar, untuk puskesmas pembantu di Aceh telah kembali beroperasi 100%. Ada 918 rumah ibadah yang terdampak bencana, dan 906 dinyatakan sudah kembali beroperasi.

Perkembangan lain yang menunjukkan perbaikan adalah aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk diketahui, ada 127 pasar terdampak di Aceh. Dari jumlah tersebut, 115 pasar telah kembali beroperasi. Adapun sisanya yakni 12 pasar masih dalam penanganan.

Di sektor pertanian, total lahan sawah yang rusak akibat bencana mencapai 57.171 hektare. Capaiannya, 24.000 hektare lahan dengan kategori kerusakan ringan dan sedang, saat ini telah selesai dikonstruksi atau mencapai 77%.

Terhadap sektor kelautan dan perikanan, tercatat 30 ribu hektare tambak rusak dan 1.953 unit keramba juga mengalami kerusakan. Penanganan sektor tersebut telah dilaksanakan dengan anggaran mencapai Rp400 miliar.

Pada infrastruktur dasar dan utilitas, layanan listrik, 156 SPBU, 11 SPBE, 131 agen LPG, serta 3.815 unit BTS yang sebelumnya terdampak kini telah kembali berfungsi 100%.

Ditegaskan oleh Safrizal, bahwa pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi terus berlanjut. Dirinya memasktikan kalau pemerintah akan terus mengawal pelaksanaan program yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

"Kolaborasi tersebut melibatkan perguruan tinggi, termasuk para rektor yang hadir pada kesempatan ini, salah satunya dari Universitas Malikussaleh (Unimal). Kemudian, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak-pihak penyedia," jelasnya.

Kasatgas Minta Pemulihan Tidak Sisakan Warga Terdampak

Menteri Dalam Negeri yang juga Kasatgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, berharap semua elemen baik itu pemerintah daerah termasuk kementerian/lembaga, untuk lebih memperkuat koordinasi. Dengan begitu, rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan sesuai dengan yang ditargetkan.

Ditekankan Tito, seluruh kebutuhan masyarakat terdampak harus masuk dalam perencanaan pemulihan. Pencocokan data juga akan dilakukan pemerintah agar tidak ada objek hingga masyarakat yang tidak masuk dalam program bantuan.

"Seluruh proses ini akan dibantu untuk dipercepat sehingga tidak ada satupun masyarakat yang tertinggal. Namun, kita juga harus berhati-hati karena bantuan tersebut menggunakan uang negara sehingga seluruh prosesnya harus dapat dipertanggungjawabkan."

Percepatan penyelesaian lahan untuk pembangunan hunian tetap atau huntap, juga menjadi sorotan Kasatgas Tito. Hal ini diperlukan agar pemmbangunan rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana, tidak mengalami kendala. Sekaligus, dapat menggerakkan kembali ekonomi lokal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News