KONTAN.CO.ID - DELI SERDANG. Revitalisasi sekolah menjadi salah satu program yang dilakukan pemerintah terhadap fasilitas pendidikan yang dinilai rawan bencana banjir. Diantaranya bisa dilihat di SD Negeri 107416 Sugiharjo, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang kini memiliki ruang kelas lebih layak setelah direhabilitasi dengan anggaran APBN sebesar Rp704,49 juta.
Rehabilitasi tersebut menjadi bagian dari upaya memulihkan sarana pendidikan yang terdampak banjir berulang. Untuk diketahui, sebelum dilakukan rehabilitasi, beberapa ruangan di sekolah ini kerap tergenang banjir. Dinding menjadi lembab.
Pelaksana Tugas Kepala SD Negeri 107416 Sugiharjo, Irawati Ginting, mengatakan sekolah tersebut hampir setiap tahun menghadapi banjir. Pada November 2025, air bahkan merendam seluruh ruang kelas dan kantor sekolah hingga setinggi paha orang dewasa. Karena peristiwa tersebut, aktivitas belajar mengajar di sekolah terhenti hingga lebih kurang 2 pekan.
"Setiap tahun itu banjir. Pokoknya kita tahu kalau sudah bulan 10, 11, 12, itu sudah tahu," ujar Irawati.
Melalui bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN, sekolah memperoleh anggaran Rp704.492.862. Dana tersebut digunakan untuk merehabilitasi tiga ruang kelas, yakni kelas 4, 5, dan 6, serta kantor sekolah dan penataan lingkungan bagian belakang.
Pekerjaan dimulai pada awal Juli 2026 dan rampung pada awal Oktober 2026. Seluruh pekerjaan fisik dilaporkan telah mencapai 100%.
Perbaikan tidak hanya menyasar tampilan bangunan. Lantai ruang kelas juga ditinggikan, kemudian dipasangi keramik baru. Dinding diperbaiki dan dicat ulang. Sekolah juga menerima meja, kursi, dan lemari baru, serta fasilitas akses keramik khusus bagi penyandang disabilitas.
Guru kelas 5 SD Negeri 107416 Sugiharjo, Nuzulliah Karin, mengatakan perubahan bangunan membuat kegiatan belajar mengajar lebih nyaman. Kondisi kelas sebelumnya yang lembab, diakuinya mempengaruhi aktivitas belajar anak didiknya.
"Setelah pembangunan, mereka sangat semangat. Kayak belum selesai saja mereka sudah tanya-tanya, 'Bu, kapan siapnya?'" kata Nuzulliah.
Saat ini, sekolah tersebut memiliki 168 siswa yang terbagi dalam enam rombongan belajar. Meski rehabilitasi telah selesai, masih ada kebutuhan fasilitas penunjang, antara lain ruang guru dan ruang unit kesehatan sekolah (UKS), serta kipas angin untuk ruang kelas.
Dampak rehabilitasi juga dirasakan orangtua siswa. Maisyarah, wali murid sekaligus alumni sekolah tersebut, menilai lingkungan sekolah kini lebih bersih dan tertata dibandingkan ketika dirinya masih belajar di sana.
"Senanglah. Sekolahnya sudah bagus, bersih, rapi, enggak becek. Bangkunya sudah enak, sudah baru," ujarnya.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyebut pemerintah akan memperbaiki ribuan fasilitas sekolah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengerjaan sekolah akan dilakukan dalam waktu segera mungkin.
“Sebetulnya waktunya adalah 3 tahun. Tapi saya paham dari paparan beliau (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) tadi, beliau berusaha untuk secepat mungkin selesai agar proses belajar mengajarnya juga berlangsung dalam suasana yang ideal, bukan lagi darurat,” kata Tito yang juga Menteri Dalam Negeri dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Renduk PRRP Sumatera Terkait Revitalisasi Sekolah
Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Renduk PRRP) Sumatera 2026-2028 menempatkan pemulihan fasilitas pendidikan sebagai salah satu prioritas. Strateginya tidak hanya memperbaiki bangunan yang rusak, tetapi juga meningkatkan ketahanan fasilitas pendidikan terhadap risiko bencana melalui prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable.
Intervensi untuk sektor pendidikan berfokus penuh pada pemulihan fasilitas, penjaminan kelangsungan belajar, serta kesejahteraan guru. Berdasarkan koordinasi Satgas PRR bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), alokasi total anggaran untuk sektor ini mencapai sekitar Rp4,65 triliun hingga Rp5 triliun untuk memulihkan 4.922 sekolah terdampak.
Renduk PRRP adalah dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
