KONTAN.CO.ID - PADANG – Percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka pengendalian bencana, terus dikebut oleh pemerintah. Terutama infrastruktur yang terdampak bencana hidrometeorologi yang menimpa Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada akhir 2025.
Perbaikan juga dilakukan untuk mengantisipasi bencana susulan. Termasuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir lahar dingin di kawasan Gunung Marapi, Sumatera Barat. Selain sebagai mitigasi bencana, perbaikan ini juga dimaksudkan membantu memulihkan lahan pertanian yang rusak akibat banjir bandang.
Langkah ini merupakan bagian dari rehabilitasi pascabencana untuk perlindungan permukiman, menjaga produktivitas pertanian, serta mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana yang berulang.
Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera yang juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, menyebut sebagian besar pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak bencana telah mencapai tahap akhir.
“Tadi juga dilaporkan kepada saya, termasuk juga tadi disampaikan oleh para kepala daerah bahwa sebagian besar, hampir 96 sampai 98 persen upaya rekonstruksi dan rehabilitasi yang dilakukan pemerintah terhadap daerah-daerah yang mengalami bencana di Sumatera itu sudah terealisasi dan tercapai,” ujar Sugiono seusai rapat di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Sementara itu, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya koordinasi serta pemantauan. Dengan begitu, kata Tito, yang juga Menteri Dalam Negeri,, program pemulihan dapat mencapai target dan berjalan efektif.
“Dalam mengatasi berbagai permasalahan ini, kita harus bergerak dengan langkah yang sama, terkoordinasi dengan baik, serta melaksanakan setiap upaya secara terukur agar hasil yang dicapai lebih optimal,” kata Tito dalam kesempatan yang sama..
Pembangunan infrastruktur pengendali sedimen dan pemulihan lahan pertanian menjadi dua langkah penting dalam upaya tersebut. Infrastruktur pengendali lahar di kawasan hulu diharapkan mengurangi risiko bencana terhadap permukiman dan lahan produktif, sedangkan rehabilitasi lahan pertanian membantu masyarakat kembali memperoleh penghasilan.
Lindungi Ratusan Hektare Lahan Pertanian
Diantara proyek yang dikerjakan saat ini adalah pembangunan Sabo Dam Sungai Batang Jabua di Jorong Labuang, Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Pelaksananya dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang. Proyek ini adalah bagian dari paket pembangunan bangunan pengendali lahar dan sedimen kawasan Gunung Marapi Tahap I. Nilai kontrak paket tersebut mencapai Rp 249,87 miliar yang bersumber dari APBN.
Progres fisik pembangunannya hingga pertengahan Oktober 2026 mencapai 40%. Fokus pengerjaannya saat ini adalah pengecoran pada dinding utama bendungan, pembanguan fondasi diding sayap yang mengunci kedua sisi tebing sungai. Bagian bendungan pembantu atau sub dam dan lantai apron telah selesai dikerjakan.
Perwakilan pelaksana proyek dari PT Subur-Berkah KSO, Idral, mengatakan Sabo Dam Batang Jabua dirancang memiliki kapasitas tampungan material sekitar 18.000 meter kubik.
“Sekarang kita lagi proses membendung aliran sungai, membangun dinding apron dan dinding hilir. Dam utamanya akan dibangun dalam tiga tahap,” ujar Idral saat ditemui di lokasi proyek, Kamis (22/10/2026).
Pentingnya pembangunan ini karena kawasan Canduang Koto Laweh menghadapi risiko terjadi banjir bandang serta aliran lahar dingin Gunung Marapi. Seperti yang terjadi pada Mei 2024, material lahar dingin sempat merusak lahan dan menutup akses jalan warga di Jorong Labuang.
Untuk itu, proyeksi dari pembangunan infrastruktur Sabo Dam diperkirakan bisa melindungi sekitar 9.654 jiwa penduduk, fasilitas pendidikan pesantren, dan 836 hektare lahan pertanian produktif di Canduang Koto Laweh. Wilayah tersebut merupakan sentra pertanian yang menghasilkan komoditas seperti wortel, cabai, dan tomat.
Pengintegrasian dengan jaringan irigasi pertanian Batu Nanang Panjang melalui pintu pengambilan air atau intake, juga dirancang dalam pembangunan ini. Sehingga bangunan ini tidak hanya sebagai pengendali sedimen dan lahar, tetapi juga mendukung ketersediaan air untuk pertanian di wilayah hilir.
Paket pekerjaan berlangsung hingga akhir 2027. Penyelesaian proyek diharapkan memperkuat perlindungan kawasan pertanian dan permukiman dari risiko bencana sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat.
Petani Lambung Bukit Kembali Garap Lahan
Di Kota Padang, pemulihan ekonomi masyarakat juga berlangsung melalui rehabilitasi lahan pertanian seperti yang dilakukan di Lambung Bukit, Kecamatan Pauh.
Banjir bandang pada November 2025, sudah merusak lahan pertanian warga di sekitar aliran Sungai Batang Kuranji, dekat Jembatan Gunung Nago. Beberapa lahan hanyut, ada juga yang berubah menjadi alur sungai. Sementara area yang masih tersisa tertutup material banjir berupa batu dan kayu.
Berbulan-bulan petani kehilangan kesempatan menggarap lahan. Tidak saja kerusakan fisik yang dialami, peristiwa banjir berulang membuat mereka khawatir untuk dapat kembali bertani.
Kini, para petani mulai menggarap kembali lahan yang masih bisa dipulihkan. Kembalinya aktivitas pertanian menjadi langkah awal untuk memulihkan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada lahan tersebut.
Pemulihan membutuhkan penanganan dengan memperhatikan seperti apa kondisi aliran sungai serta risiko bencana. Untuk lahan terdampak perubahan alur sungai memerlukan penilaian teknis sebelum dapat dimanfaatkan kembali. Sedangkan material banjir harus ditangani agar tidak menghambat kegiatan produksi.
Pemulihan ini memperlihatkan penanganan tidak saja tentang membersihkan material banjir. Tapi dukungan sumber daya air, pengurangan risiko banjir, serta penanganan lahan produktif juga diperlukan agar petani dapat kembali berproduksi secara berkelanjutan.
Sejalan Renduk PRRP Sumatera
Pembangunan Sabo Dam Batang Jabua dan pemulihan lahan pertanian di Lambung Bukit sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028, yang ditetapkan melalui Keputusan Menko PMK Nomor 25 Tahun 2026.
Dalam sektor sumber daya air, Renduk mengarahkan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi, meningkatkan kapasitas sistem, serta menerapkan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable (BBBSS), yakni membangun kembali dengan lebih baik, aman, dan berkelanjutan.
Strategi yang ditetapkan mencakup rehabilitasi sistem sungai, penguatan tanggul dan tebing di segmen kritis, rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) bagian hulu, pengendalian sedimentasi, serta penguatan sistem irigasi. Penanganan juga diarahkan untuk mengintegrasikan pengendalian risiko banjir di wilayah hilir dengan pengelolaan DAS hulu.
Melalui pendekatan tersebut, rehabilitasi pascabencana tidak hanya berorientasi pada perbaikan kerusakan, tetapi juga membangun perlindungan jangka panjang bagi aset ekonomi masyarakat. Keberhasilan program pada akhirnya bergantung pada penyelesaian pekerjaan sesuai target, koordinasi pemerintah pusat dan daerah, serta pemeliharaan infrastruktur setelah pembangunan rampung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News