KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyoroti realisasi penggunaan anggaran pemulihan pascabencana di sejumlah daerah di Sumatera. Realisasi setiap daerah bervariasi.
Sedangkan pemerintah pusat sudah menggelontorkan untuk dukungan anggaran percepatan pemulihan rekonstruksi dan rehabilitasi tersebut sedikitnya Rp12,34 triliun di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kasatgas Tito mengatakan, realisasi penggunaan anggaran tambahan masih belum merata. Bahkan, diakuinya dalam realisasi terdapat pemerintah daerah yang baru sekitar 5% dari anggaran yang telah diterima.
"Realisasinya ini bervariasi yang sudah diterima oleh daerah. Di Sumatera Barat yang tertinggi 54%, tapi ada juga yang baru 5%. Ini, dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah, agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal," kata Tito dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Penegasan dari Kasatgas Tito itu disampaikan setelah mengikuti rapat terbatas mengenai antisipasi bencana alam yang dipimpin langsung Presiden RI, Prabowo Subianto. Dalam rapat tersebut juga dilakukan evaluasi perkembangan pemulihan Sumatera setelah hampir satu tahun bencana hidrometeorologi melanda wilayah tersebut, pada November 2025.
Untuk diketahui, dukungan anggaran pemerintah pusat kepada daerah terdampak diberikan dalam berbagai bentuk. Terdiri dari bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar, Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan sebesar Rp10,64 triliun, serta tambahan alokasi TKD sebesar Rp1,44 triliun yang juga dapat dimanfaatkan untuk penanganan bencana.
Dengan TKD Tambahan yang dialokasikan untuk penguatan fiskal daerah, menurut dia harusnya bisa dimanfaatkan untuk percepatan penanganan dampak bencana. Bahkan sekaligus bisa digunakan untuk mentisipasi adanya potensi dari bencana susulan. Maka dia menyayangkan realisasi anggaran yang di bawah 10%.
Pemerintah daerah, bisa memanfaatkan anggaran yang tersedia tersebut untuk kebutuhan mendesak. Baik itu penyediaan tenda bagi masyarakat terdampak, perbaikan jalan rawan longsor, hingga pembersihan sungai dari sedimentasi dan material kayu yang terbawa banjir.
Titojuga meminta kepala daerah lebih proaktif mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia, baik dari pemerintah pusat maupun kemampuan fiskal daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Yang penting kita terus ada bergerak dan terus bekerja semua kementerian dan lembaga. Dan juga saya minta rekan-rekan semua pemerintah daerah memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD," ujar Tito.
Luasnya wilayah terdampak, menurut Tito adalah salah satu dari tantangan yang dihadapi. Belum lagi hujan yang terus turun hingga memicu terjadinya banjir hingga longsor susulan. Sejumlah infrastruktur, terutama jalan dan sungai, masih membutuhkan penanganan lanjutan agar dapat kembali berfungsi secara permanen.
Program rehabilitasi dan rekonstruksi mencakup wilayah yang luas yakni 53 kabupaten/kota di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penanganan dilakukan meliputi pemulihan infrastruktur konektivitas, pendidikan, kesehatan, sarana ekonomi, pasar, tempat ibadah, UMKM, hingga sektor pertanian dan perikanan.
Selain itu, dalam rangka pemulihan, pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Ditgaskan oleh Tito, bahwa pemulihan tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Pemerintah menetapkan target rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung hingga 2028 dengan melibatkan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
“Ditarget sampai tahun 2028, yang penting kita terus ada bergerak dan terus bekerja semua kementerian dan lembaga. Dan juga saya minta rekan-rekan semua pemerintah daerah memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD,” terang mantan Kapolri tersebut.
Pemulihan Sumatera Berlanjut hingga 2028
Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo juga meminta laporan perkembangan pemulihan selama satu tahun terakhir sekaligus langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan.
Pemerintah turut membahas keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi pada 2027, termasuk kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas pada tahun ini.
"Intinya adalah Beliau (Presiden Prabowo) ingin mendapatkan laporan progres satu tahun pascabencana Sumatera. Kemudian langkah yang jangka pendek menghadapi potensi hujan, hidrometeorologi lagi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sudah terjadi di beberapa tempat. Sekaligus juga untuk program 2027 dalam rangka rehab dan rekon berikut anggarannya," katanya.
Tito mengatakan, percepatan pemulihan membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kementerian/lembaga diminta terus menjalankan program sesuai kewenangannya, sedangkan pemda didorong memaksimalkan anggaran yang telah tersedia. Dengan demikian, proses pemulihan tidak hanya berorientasi pada perbaikan kerusakan akibat bencana sebelumnya, tetapi juga memperkuat kesiapan daerah menghadapi potensi bencana berikutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
