KONTAN.CO.ID - Kehadiran program Makan Bergizi Gratis atau MBG, dapat memberi manfaat bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi akhir November 2025 lalu. Terutama masyarakat terdampak yang merupakan pembudidaya ikan, yang ada di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Dengan program MBG, bisa membuka peluang pasar baru bagi pembudidaya ikan di Tapsel. Di mana hasil panen dapat digunakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan begitu, diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan usaha masyarakat terdampak bencana.
Peluang ini dapat dimanfaatkan Kelompok Pembudi Daya Ikan (Pokdakan) Maju Jaya di Desa Sanggapati, Kecamatan Angkola Timur. Kelompok ini mengembangkan nila dan ikan mas. Mereka bekerja sama dengan tiga SPPG di Tapsel sebagai pemasok kikan bagi kebutuhan program MBG tersebut.
Kepala Desa Sanggapati Sulaiman Sinaga mengatakan, kerja sama tersebut memberikan kepastian pasar bagi hasil budi daya kelompoknya. Pasalnya, penjualan dalam jumlah besar melalui SPPG dinilai lebih menjanjikan dibandingkan mengandalkan pasar tradisional.
"Bagi kami, pemasaran ke MBG lebih bagus. Harganya sekitar Rp 38.000 per kilogram. Memang kalau di pasaran bisa sampai Rp 40.000 per kilogram, tetapi belum tentu terserap dalam jumlah besar," ujar Sulaiman.
Menurut dia, SPPG berpotensi menyerap hingga sekitar 300 kilogram ikan dalam satu kali pengiriman. Kondisi ini dapat membantu kelompok tersebut mengantisipasi risiko bahwa ikan tidak terjual saat memasuki masa panen.
Pokdakan Maju Jaya memiliki 18 kolam yang mereka kembangkan dengan masing-masing ukurannya 10 x 20 meter. Sebanyak 14 kolam telah diaktifkan menurut pemerintah desa, dengan penebaran awal sebanyak 15.000 benih ikan yang terdiri dari 9.000 ikan nila dan 6.000 ikan mas.
Pengembangan usaha ini merupakan bagian dari Gerakan 1.000 Kolam yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi ikan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan membuka kembali sumber pendapatan masyarakat setelah bencana pada 2025.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tapanuli Selatan Saiful AP Nasution mengatakan, pembangunan kolam dan bantuan sarana produksi didukung anggaran tambahan TKD serta APBD. Untuk kelompok di Desa Sanggapati, bantuan benih ikan mencapai Rp 19 juta dan pakan ikan Rp 54 juta.
Dukungan pemerintah pusat juga diberikan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Di mana pada 2026, KKP mengalokasikan Rp371,8 miliar untuk pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Programnya mencakup rehabilitasi tambak, kolam, keramba, armada perikanan, sarana pengolahan, hingga fasilitas penggaraman.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mempercepat pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Anggaran tersebut harus segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, terutama penanganan yang belum terjangkau program kementerian dan lembaga.
Dalam rapat koordinasi di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/10/2026), Tito menegaskan tambahan TKD diberikan untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah. Dengan dukungan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan pemulihan secara bersamaan dengan pekerjaan pemerintah pusat.
“Jangan sampai enggak dimanfaatkan. Tujuan-tujuan kita adalah kami memperjuangkan tambahan TKD tersebut dua kali di bulan Februari dan di bulan Agustus, tujuannya adalah memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga daerah juga bisa bergerak paralel,” ujar Tito.
Akses Pasar dan Sarana Produksi dalam Renduk PRRP Sumatera
Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera merupakan dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Pengembangan pasar bagi pembudidaya ikan sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera. Dokumen tersebut menempatkan pemulihan ekonomi dini sebagai bagian dari upaya mengembalikan kegiatan produktif masyarakat terdampak bencana.
Rencana aksi di Sumatera Utara mencakup bantuan sarana produksi kelautan dan perikanan di 13 kabupaten/kota. Dukungan sarana produksi diharapkan dapat menghidupkan kembali usaha masyarakat, memulihkan mata pencaharian, serta memperkuat aktivitas ekonomi di wilayah terdampak. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News