KONTAN.CO.ID - Kesiapan dalam penanggulangan bencana banjir menjelang puncak musim hujan terutama di wilayah Sumatera yang tengah dipulihkan pascabencana hidrometeorologi 2025 lalu, dilakukan juga oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Puncak musim hujan diprediksi berlangsung Desember 2026 hingga Februari 2027. Untuk itu, penguatan yang dilakukan BMKG adalah kesiapan peralatan dan perlengkapan penanganan bencana. Termasuk untuk tiga provinsi di Sumatera yakni Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, yang terdampak bencana.
Kepala BNPB, Kristomei Sianturi, menjelaskan bahwa sepanjang periode 24 Oktober hingga 8 November 2026 ada 12 kabupaten dan kota yang terdampak banjir. Beberapa daerah genangan banjir cukup lama seperti Kabupaten Pidie Jaya di Aceh, Kabupaten Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai di Sumatera Utara, serta Kabupaten Lumajang di Jawa Timur.
"Pada periode 24 Oktober sampai 8 November 2026, tercatat ada 12 kabupaten dan kota yang terdampak banjir, dan 7 di antaranya sudah surut. Namun masih ada 5 kabupaten yang perlu perhatian kita karena belum surut, yaitu di antaranya di Aceh ada Kabupaten Pidie Jaya; di Sumatera Utara ada Kabupaten Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai; serta di Jawa Timur di Kabupaten Lumajang," ujar Kepala BNPB, dalam keterangan pers seusai rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, di Istana Merdeka Jakarta, 9 November 2026.
BNPB juga melakukan pemetaan terhadap potensi hujan hingga 11 November 2026. Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat tiga kecamatan berstatus awas dan 74 kecamatan berstatus siaga yang tersebar di enam provinsi.
Tiga kecamatan berstatus awas berada di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Aceh Tengah. Sementara itu, curah hujan tertinggi dalam tiga hari tercatat di Aceh Barat Daya sebesar 183 milimeter dan Aceh Tenggara sebesar 151 milimeter.
Untuk wilayah berstatus siaga, Aceh menjadi daerah dengan jumlah kecamatan terbanyak, yakni 31 kecamatan. Disusul Sumatera Utara sebanyak 27 kecamatan, Sumatera Barat sembilan kecamatan, Jawa Tengah tiga kecamatan, Daerah Istimewa Yogyakarta dua kecamatan, serta Sulawesi Tengah dua kecamatan.
Adanya potensi peningkatan bencana tersebut, Kepala BNPB mengatakan sudah melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Terutama kesiapan peralatan dan perlengkapan untuk penanganan banjir.
Dalam hal tersebut, Presiden menyampaikan arahan untuk memperbanyak peralatan dalam rangka mendukung penanganan darurat apabila banjir kembali terjadi.
"Kemudian juga Bapak Presiden memberikan arahan untuk memperbanyak seperti velbed, tenda, kemudian genset dalam rangka mengantisipasi apabila terjadi bencana di wilayah Indonesia. Termasuk perahu karet, tenda, selimut, terus water purifier, dan sebagainya," jelasnya.
Selain penanganan banjir, BNPB juga melaporkan perkembangan bencana lain di sejumlah daerah. Bencana tersebut meliputi gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, cuaca ekstrem di Serdang Bedagai, Ciamis, Bogor, dan Kendal, serta tanah longsor di Badung, Bali. Perkembangan aktivitas gunung api juga dilaporkan ke Presiden.
41 Banjir Susulan di Sumatera
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih menghadapi tantangan berupa banjir susulan.
Tito mencatat, selama periode April hingga Oktober 2026 terdapat 41 kejadian banjir susulan di tiga provinsi tersebut. Yakni 18 kejadian di Aceh, 8 di Sumatera Utara, dan 15 kejadian di Sumatera Barat.
Banijr susulan ini membuat beberapa infrastruktur yang sudah diperbaiki kembali terdampak. Ada juga jembatan yang kembali terbawa arus padahal sudah dibangun kembali. Banjir juga membuat wilayah yang sudah dibersihkan dari lumpur kembali tertutup sedimentasi.
"Ditambah lagi dengan kita sudah perbaiki jalan, sudah perbaiki jembatan, sudah dibersihkan lumpur, tiba-tiba banjir lagi. Hujan sedikit, banjir, karena sedimen-sedimen masih ada di situ," kata Tito.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Presiden Prabowo memprioritaskan percepatan normalisasi sungai di wilayah terdampak. Dari total 137 sungai yang mengalami kerusakan atau sedimentasi, sebagian masih dalam proses penanganan.
Jelas Tito, pemerintah juga akan mengoptimalkan keterlibatan TNI dan Polri dalam pembersihan sedimentasi dan pembangunan tanggul sungai. Sedangkan operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB disiapkan dalam rangka mengurangi risiko hujan di wilayah yang masih rentan terhadap banjir dan longsor.
Langkah pencegahan dilakukan, tetapi dia juga memastikan kesiapan bantuan apabila bencana kembali terjadi.
"Kalau seandainya terjadi banjir, maka kita sudah siap dengan seluruh sarana prasarana: tenda, makanan, dan lain-lain untuk masyarakat kita yang terdampak," ujar Tito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
