KONTAN.CO.ID - Percepatan pemulihan pada infrastruktur sumber daya air di wilayah Sumatera Barat, terus dilakukan oleh pemerintah pascabencana banjir bandang dan tanah longsor sejak akhir 2025. Dari pembangunan tanggul untuk sampai penyediaan air bersih terhadap warga terdampak, terus dikebut. Apalagi, banjir hingga longsor susulan, masih terjadi di beberapa wilayah ini.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengakui tantangan yang dihadapi oleh pemerintah makin berat dengan berulangnya bencana. Selain itu, wilayah terdampak bencana Sumatera sangat luas, mencakup tiga pemerintahan provinsi dan 53 pemerintah kabupaten/ kota,
“Pemerintah baik pusat dan daerah tidak berhenti melakukan rehabilitas dan konstruksi pascabencana Sumatera dengan tidak mudah tantangannya. Karena satu, wilayah yang terdampak sangat luas. Karena menyangkut 53 pemerintahan kabupaten/kota terdampak. Kita belum pernah mengalami bencana yang luas seperti ini,” jelas Tito.
Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana melalui pembangunan kembali infrastruktur dan pemulihan layanan dasar masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dokumen tersebut menekankan pembangunan kembali infrastruktur dengan prinsip build back better, safer, and sustainable atau membangun kembali dengan lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan.
Salah satu yang sedang berproses saat ini ialah Pembangunan tanggul Sungai Batang Sianok di Jorong Pahambatan, Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Proyek yang dikelola Pemprov Sumbar melalui Dinas SDABK itu memiliki nilai kontrak Rp 1,9 miliar dan bersumber dari tambahan TKD.
Seperti diketahui, TKD tambahan adalah alokasi anggaran oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah terdampak. Tujuannya, agar daerah memiliki ketahanan fiskal dalam pemulihan dan rekontruksi pascabencana. Dengan begitu, seperti yang ditegaskan Kasatgas Tito, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan beriringan.
Kasatgas PRR berkali-kali mengingatkan agar pemerintah daerah memanfaatkan TKD Tambahan untuk membangun infrastruktur di daerah baik untuk rehabilitas maupun untuk pencegahan terdampak bencana.
“Jangan sampai enggak dimanfaatkan. Tujuan kami memperjuangkan tambahan TKD tersebut dua kali di bulan Februari dan di bulan Agustus, adalah memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga daerah juga bisa bergerak paralel,” ujar Tito.
Lindungi Lahan Pertanian
Tambahan TKD yang diterima Pemprov Sumbar mencapai Rp 534 miliar. Porsi anggaran yang terbesar adalah Dinas SDABK sebesar Rp195,10 miliar untuk 75 program strategis. Dari total di dinas tersebut, Rp115,34 difokuskan pada kegiatan bidang sungai dan pengamanan pantai. Termasuk pembangunan tanggul sungai Rp106,88 miliar dan pengaman pantai Rp6,73 miliar. Untuk bidang irigasi, anggaran yang dikucurkan Rp49,60 miliar. Diantaranya mencakup rehabilitasi Irigasi Batang Sianok di Kabupaten Agam senilai Rp3 miliar sepanjang 1.628,01 meter.
Kontrak pekerjaan pembangunan tanggul Sungai Batang Sianok ditandatangani pada 7 September 2026. Pelaksana yang juga Direktur CV Sapta Karya, Andi menjelaskan bahwa lebar tanggul dirancang 10 meter. Selain untuk menahan luapan air sungai, pada tepi tanggul disiapkan sebagai jalan akses untuk movilitas warga serta pemeliharaan alur sungai.
Progres fisik proyek sekitar 30% dan ditargetkan rampung pada Desember 2026. Ada 40 pekerja yang dikerahkan untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan ini. Wali Nagari Balingka, Aljumpati Agus, mengatakan bahwa tanggul ini adalah kebutuhan bagi masyarakat. Mengingat luapan Sungai Batang Sianok bila hujan deras turun, dapat merusak lebih dari 15 hektare sawah produktif milik warga.
"Pembangunan tanggul ini sangat mendesak bagi masyarakat Balingka. Sebab, kalau curah hujan di hulu sedang tinggi dan air Batang Sianok membesar, alirannya meluap sampai menghantam area persawahan warga. Sudah lebih dari 15 hektar lahan sawah produktif yang rusak karena sebelumnya belum ada tanggul penahan air di titik ini,” ujarnya.
Panjang aliran sungai Batang Sianok adalah sekitar 4,77 kilometer, melayani Daerah Irigasi Batang Sianok seluas 562,88 hektare. Rusaknya alur sungai serta jaringan pengairan ini, punya potensi menganggu produksi pertanian di mana warga setempat memang menggantungkan hidupnya pada sektor ini.
Berdasarkan kondisi demikian, maka pembangunan tanggul serta rehabilitasi jaringan irigasi ini sangat penting. Selain infrastrukturnya, juga dalam pemulihan ekonomi masyarakat. Pembangunan ini juga untuk mengurangi risiko kerusakan yang berulang.
Distribusi Air Bersih di Padang
Sementara itu, di Kota Padang, salah satu langkah pemulihan adalah mendistribusikan air bersih ke masyarakat. Sejumlah warga Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, termasuk yang masih mengandalkan air bersih ini untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Banjir bandang pada November 2025 menyebabkan sumur galian ikut mengering.
Salah seorang warga bernama Asnidar (64) mengatakan, bantuan berupa tandon dan pengiriman air bersih yang didapatkan sangat membantu masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga. Baik itu untuk mandi, mencuci dan kebutuhan dasar lainnya.
Untuk satu tandon air, masih bisa digunakan oleh tiga keluarga. Air selalu diisi dalam dua hingga tiga hari sekali. Pasokan air ini sangat membantu dan bisa digunakan masyarakat dalam kebutuhan mereka selama beberapa hari.
"Saluran air cuma satu, dari sungai batang kuranji sejak aliran air rusak diterjang banjir tidak pernah lagi aliran sampai ke sumur galian," kata Asnidar.
Sumur bor di Masjid Quba, Lambung Bukit, juga dimanfaatkan sebagai sumber air bagi masyarakat. Digunakan untuk mandi dan mencuci, hingga kebutuhan sehari-hari.
Satgas PRR Korwil Sumatera Barat, Brigjen Pol Yopie Sepang, menjelaskan bahwa distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak sudah sejak Desember 2025. Pihaknya berkolaborasi dengan BPBD, Damkar, Kementerian PU hingga PMI dan lembaga lainnya. Ia mengatakan, penyaluran air dilakukan hampir setiap hari ke wilayah terdampak, seperti Kecamatan Kuranji, Pauh, Koto Tangah, dan Nanggalo.
Sampai dengan 20 Oktober 2026, distribusi air bersih untuk warga ini mengandalkan dua armada dari BPBD dan 3 armada dari Pemadam Kebakaran (Damkar). Masing-masing kapasitas air bisa sampai 4 ribu hingga 10 ribu liter.
"Distribusi air bersih ini terus dilakukan sembari Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai V Sumbar melakukan proses normalisasi aliran Sungai Batang Kuranji supaya bisa kembali mengaliri sumur galian masyarakat," kata Yopie.
Pemulihan Air Bersih Ditargetkan Berkelanjutan
Rehabilitasi infrastruktur air minum yang tercantum dalam Rencana Induk (Renduk) Satgas PRR Pascabencana, diarahkan pada ketersediaan layanan air yang aman, memadai serta berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak.
Strategi rehabilitasi itu mencakup beberapa hal seperti pemulihan pada jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM), rehabilitasi atau pembangunan sumber air baku, juga penyediaan air bersih darurat selama layanan belum pulih.
Selain itu, juga penekanan pada Sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas) secara selektif yang tidak terhubung dengan jaringan SPAM perkotaan. Pengelolaan fasilitas berbasis masyarakat perlu disertai penguatan kelembagaan agar layanan dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.
Pada sektor sumber daya air, diarahkan pada rehabilitasi sungai dan penguatan tanggul pada segmen yang kritis. Pengendalian sedimentasi, pemulihan daerah aliran sungai di hulu. Pemulihan jaringan irigasi juga menjadi prioritas dalam keberlanjutan produksi pertanian.
Maka dari itu, pembangunan tanggul Batang Sianok dan distribusi air bersih di Padang mencerminkan dua kebutuhan yang melengkapi. Yaitu mengurangi risiko banjir dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
