KONTAN.CO.ID - Kesiapsiagaan diminta untuk diperkuat, terutama menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Sumatera, menjelang akhir tahun 2026 ini. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, menjelaskan langkah tersebut untuk antisipasi banjir dan longsor. Terutama daerah-daerah yang masih menghadapi dampak dari bencana 2025.
Bencana yang terjadi di November 2025, berdampak luas. Yakni terjadi di 53 kabupaten/kota pada tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menko Sugiono menjelaskan, koordinasi pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial dan kunci dalam memastikan kesiapan menghadapi potensi dimasa musim hujan ini. Itu disampaikan Sugiono yang juga Ketua Tim Pengarah Satgas Perepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Pangkalan Udara Soewondo, Medan, Sumatera Utara, Senin (16/11/2026).
"Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan kesiapan dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi di ujung tahun ini," ujar Sugiono.
Para kepala daerah dalam rapat itu menjelaskan berbagai perkembangan di wilayah mereka masing-masing. Terutama yang sebelumnya terdampak bencana. Dari laporan tersebut, dijadikan evaluasi dalam mengidentifikasi berbagai kebutuhan penanganan dan langkah mitigasi yang bisa disiapkan.
Sugiono mengatakan, salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah pemulihan infrastruktur, terutama yang kembali rusak karena intensitas hujan yang kembali tinggi. Sejumlah jembatan juga kembali rusak padahal baru diperbaiki.
Lanjutnya menjelaskan, normalisasi sungai menjadi sorotan juga. Banjir bandang sebelumnya meninggalkan endapan sedimen yang cukup besar, sehingga memengaruhi kapasitas dan kelancaran aliran sungai. Sementara itu, proses normalisasi membutuhkan waktu dan penanganan berkelanjutan.
"Yang perlu mendapatkan prioritas adalah normalisasi aliran sungai. Hasil atau endapan akibat banjir bandang tahun lalu itu membuat sedimen begitu besar jumlahnya, sementara proses normalisasi membutuhkan waktu yang cukup lama," jelasnya.
Adanya perubahan pada pola curah hujan, menurut Menko Sugiono juga perlu untuk dipertimbangkan dalam penyusunan mitigasi. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah perlu menyesuaikan untuk antisipasi berdasarkan potensi ancaman serta karakteristik risiko di setiap wilayah.
Dalam rapat kabinet terbatas pada 9 November 2026 di Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti kesiapan dalam menghadapi potensi bencana. Dua pekan terakhir, jelas Menko Sugiono, Presiden menggelar dua kali rapat terbatas terkait situasi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
"Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan situasi ini. Dalam kurun waktu kurang lebih dua minggu terakhir, beliau telah dua kali menggelar rapat terbatas yang membahas perkembangan situasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Oleh karena itu, kita hadir di sini untuk memastikan berbagai kesiapan yang diperlukan," ungkap Sugiono.
Penguatan koordinasi dalam pengembangan sistema peringatan dini bencana agar informasinya gampang dijangkau masyarakat,, juga diperkuat. Ditekankan Sugiono, peringatan dini harus diikuti kesiapan masyarakat untuk melakukan tindakan antisipatif dan penyelamatan secara cepat dan tepat.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Nasution, serta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu. Jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BPBD dari Aceh dan Sumatera Utara juga mengikuti rapat secara daring. Jumlah peserta diperkirakan mencapai 199 orang.
Kasatgas Tito: Ada 41 Bencana Susulan di Sumatera
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan kalau bencana susulan masih menjadi tantangan dalam pemulihan wilayah terdampak di Sumatera. Saat menyampaikan keterangan pers usai rapat kabinet terbatas di Istana pada 9 November 2026, Tito menyebut setidaknya 41 kali bencana banjir dan longsor susulan terjadi.
"Dari April sampai dengan November, kami mencatat setidaknya ada 41 bencana susulan, banjir khususnya, termasuk tanah longsor di sejumlah wilayah pascabencana tersebut di tiga provinsi."
Lebih lanjut, Tito mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan percepatan normalisasi sungai karena sedimentasi masih meningkatkan risiko banjir.
"Oleh karena itulah, Bapak Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai. Itu perintah beliau yang paling utama."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News