KONTAN.CO.ID - Proses pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera, terus dikebut oleh pemerintah. Pendataan dilakukan, penyualuran bantuan diberikan terutama kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Salah satu yang dilakukan adalah dengan verifikasi industri kecil dan menengah (IKM) terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Verifikasi dilakukan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada Selasa 17 November 2026.
Verifikasi penting dilakukan, dalam rangka kepastian keakuratan data, mengidentifikasi kondisi usaha, serta memetakan kebutuhan pelaku industri. Dari hasil pendataan ini yang akan menjadi dasar penyaluran pemulihan ekonomi pascabencana. Dengan begitu, maka bantuan dapat diberikan sesuai kebutuhan masing-masing pelaku usaha.
Pendataan adalah tahapan yang juga penting, agar program bantuan dan pemberdayaan tepat sasaran. Pemerintah berharap, pemulihan sektor IKM di Aceh Tengah dapat mendorong kembali produktivitas usaha. Serta menggerakkan perekonomian masyarakat.
Untuk Kementerian UMKM, ditugaskan mempercepat pemulihan usaha mikro pada daerah-daerah yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Dalam paparan Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya, pada 28 Oktober 2026, ada empat agenda utama yang dilakukan kementerian yang dipimpinnya.
Pertama, merealisasikan Bantuan Presiden (Banpres) kepada sekitar 200.000 usaha mikro terdampak bencana di tiga provinsi. Kedua, mendorong pemberdayaan UMKM dengan target sekitar 12.386 pelaku usaha. Ketiga, mendukung perbaikan 11 alat produksi yang terdampak bencana serta revitalisasi satu rumah produksi bersama. Keempat, menyediakan layanan Klinik UMKM Bangkit melalui pembangunan delapan klinik di tiga wilayah terdampak.
Banpres Tahap Pertama Menjangkau 112.849 Usaha Mikro
Data yang diterima untuk Bantuan Presiden (Banpres) adalah 173.600 usulan yang berasal dari pemerintah daerah lewat dinas yang membidangi UMKM dan koperasi. Kemudian kementerian melakukan verifikasi dan cleansing, sehingga didapat 112.849 yang kemudian dinyatakan valid sebagai penerima bantuan tahap pertama.
Penerima tahap pertama tersebut tersebar di 48 dari 50 kabupaten/kota di tiga provinsi. Sementara itu, dua kabupaten/kota lainnya masih dalam proses penyampaian data. Yaitu di Provinsi Aceh ada 70.296 penerima yang tersebar di 18 kabupaten/kota. Sumatera Utara 25.491 penerima di 19 kabupaten/kota. Sumatera Barat sebanyak 17.062 penerima di 13 kabupaten/kota.
Berkurangnya data dari 173.600 menjadi 112.849 penerima, dijelaskan karena sejumlah faktor. Seperti ditemukan data anomali setelah pencocokan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Lalu ada juga sekitar 23.000 calon penerima telah terdaftar sebagai penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Penerima Banpres diprioritaskan bagi pelaku usaha mikro yang belum terjangkau akses layanan perbankan. Mereka yang telah menjadi nasabah KUR tidak bisa, karena pemerintah telah menyiapkan kebijakan penanganan dan relaksasi tersendiri bagi kelompok tersebut.
Ada Rp3 juta besaran bantuan pada masing-masing penerima Banpres. Bantuan itu untuk rehabilitasi usaha seperti membeli peralatan usahanya seperti kompor, blender, maupun perlengkapan lain yang dibutuhkan untuk kembali menjalankan kegiatan produksi. Sedangkan yang belum masuk atau sisa calon penerima yakni 88.000 akan dialokasikan tahap kedua. Semua bantuan ditargetkan terealisasi sebelum Desember 2026 sesuai arahan Presiden melalui Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR Pascabencana Sumatera yang juga Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.
Untuk penyaluran bantuan di Aceh, aspirasi Wakil Gubernur agar aspek syariat Islam di wilayah itu dilibatkan, diakomodasi. Di mana Bank Aceh Syariat dapat ikut serta menyalurkan Banpres sehingga proses penyaluran dapat berjalan lancar dan memudahkan penerima manfaat di wilayah terdampak.
Tito Minta Daerah Percepat Penggunaan Dana Bencana
Menteri Dalam Negeri sekaligus Kasatgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya menegaskan agar pemerintah daerah memanfaatkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dalam penanganan bencana.
Dalam konferensi pers di Istana pada 9 November 2026, Tito menegaskan pemerintah daerah tidak boleh hanya mengandalkan dukungan pemerintah pusat.
"Pada kesempatan ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah provinsi—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—bersama bupati/wali kota yang menerima tambahan TKD dari Kementerian Keuangan dalam rangka penanganan bencana: manfaatkan. Gunakan untuk penanganan bencana. Jangan hanya nunggu dari pemerintah pusat saja."
Dana itu jangan ditahan sehingga menjadi SiLPA untuk penggunaan tahun berikutnya. Realisasi anggaran dari pemerintah pusat tersebut dipastikan oleh Tito akan terus dipantau. Mengingat anggaran harus benar-benar digunakan untuk percepatan pemulihan pada wilayah terdampak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News