Kontan.co.id

Kemendagri Minta Penyerapan TKD Tambahan di Langkat Dipercepat

Kemendagri mendorong Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, untuk melakukan percepatan penyerapan pada tambahan Transfer ke Daerah (TKD).

TK
Tim KONTAN Kamis, 19 November 2026 | 11:01 WIB
Kemendagri Minta Penyerapan TKD Tambahan di Langkat Dipercepat
ILUSTRASI. Monitorong dan Kunjungan Lapangan Tim Kemendagi ke Kabupaten Langkat terkait dengan penggunaan TKD Tambahan di wilayah tersebut. Foto: Tim Media Satgas PRR

KONTAN.CO.ID -  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, untuk melakukan percepatan penyerapan pada tambahan Transfer ke Daerah (TKD), sehingga bisa mendukung sepenuhnya proses pemulihan pascabencana Sumatera.

Salah satu langkah yang diminta adalah dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), untuk melakukan pengawalan dalam penggunaan anggaran. Data Kemendagri, realisasi TKD Tambahan di Kabupaten Langkat sekitar 19,85 persen. Dari total anggaran yang diberikan pemerintah pusat sebesar Rp352,26 miliar dengan realisasi baru Rp69,91 miliar.

Muhammad Dimyathi, Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri, menjelaskan terkait dengan dorongan agar APIP diikutsertakan. Mengingat ini penting untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, juga dapat mencegah potensi kecurangan (fraud), serta meminimalkan risiko tidak tepat sasaran pada penggunaan anggran tesebut.

Itu disampaikan saat Kunjungan Lapangan Penggunaan Tambahan TKD dalam Rangka Percepatan Pemulihan Bencana di Kabupaten Langkat, Rabu (18/11/2026). Pengawasan oleh APIP, menurutnya perlu dilakukan dari tahap perenanaan sampai dengan pelaporan anggaran. Maka, pengawalan tidak sekedar beroreantasi pada admiinstrasi, tapi juga memastikan program itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Pendampingan dimulai dari penganggaran, perencanaan penganggaran, penata-usahaannya, akuntansinya, akuntabelnya, sampai pelaporan nanti. Ini harus pendampingan oleh APIP, karena kita tidak mau jadi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi,” kata Dimyathi.

Di sisi lain, Dimyati berharap APIP tidak sungkan mengawal dan mengambil peran pengawasan pada OPD (Organisasi Perangat Daerah) yang melakukan penyusunan program dengan anggran TKD Tambahan. Pengawasan, jelas Dimyati, harus berbasis pada data dan perhitungan pada potensi resiko disetiap programnya.

“Program A misalnya, risiko keuangannya bagaimana dan pencapaiannya akan bagaimana? Ini harus benar, kajiannya harus benar. Karena pemeriksaan itu bukan hanya sampai keluarnya output, tapi kita berharap sudah ada benefit dan dampak dari sebuah program dan kegiatan,” tutur Dimyathi.

Lebih lanjut dijelaskannya, APIP tidak hanya memeriksa setelah anggaran digunakan. Tapi juga berperan dalam pengawalan, pencegahan, serta memberikan keyakinan kepada kepala daerah bahwa penggunaan anggaran sudah tepat sasaran.

“Harus bisa memberikan keyakinan, tercapailah, risikonya bagaimana, ini harus, ya. Harus dilakukan oleh APIP. Oleh karena itu, APIP harus bisa memastikan bahwa semua anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana ini, pemulihan ini, benar-benar akan mencapai sasaran dan tepat sasaran,” tambah Dimyathi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menegaskan bahwa Pemkab Langkat harus merealisasikan TKD Tambahan ini sebelum tahun anggaran 2026 ini selesai atau berakhir. Langkah tersebut diperlukan untuk menekan potensi anggaran yang tidak terserap dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Lebih lanjut ditekankan Horas Maurits Panjaitan, pemda perlu menyeleraskan proyeksi pendapat dengan belanja sedari awal perencanaan. OPD juga diminta mempercepat pelaksanaan program agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kan sekitar sisa sekitar 1 bulan 20 hari. Karena Februari paling lama kita sudah menyiapkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang disampaikan kepada BPK. Mungkin nanti solusinya terhadap kekurangan waktu di dalam penyelesaian agar tidak terlalu besar masuk SILPA. Kalau kami yakin, pasti ada SILPAnya nih, tapi bagaimana meminimalisir SILPA, syukur-syukur tidak ada,” kata Maurits.

Staf Khusus Menteri Bidang Politik dan Media Kemendagri, sekaligus Koordinator Media Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Kastorius Sinaga, menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan juga sudah mengalokasikan Rp10,64 triliun untuk anggaran TKD Tambahan ini kepada tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana.

Sumatera Utara mendapatkan porsi Rp 6,35 triliun. Namun, realisasi penyerapan anggaran di provinsi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dua provinsi lainnya. Data Kemendagri, realisasi tambahan TKD di Sumatera Utara 31,46 persen dari total alokasi. Penggunaan anggaran baru Rp1,99 triliun. Sementara Aceh telah merealisasikan sekitar 43 persen dan Sumatera Barat sekitar 36 persen.

Kastorius mengatakan, Kemendagri memberikan dukungan dan pendampingan kepada pemerintah daerah agar percepatan realisasi anggaran dapat dilakukan melalui OPD sesuai peruntukannya.

“Inilah yang menjadi perhatian dari Bapak Menteri Dalam Negeri yang mendorong kita agar memfasilitasi daerah untuk cepat membelanjakan TKD tambahan ini,” jelas Kastorius.

Dijelaskannya, tambahan TKD yang diberikan adalah instruksi langsung Presiden RI Prabowo Subianto. Anggran itu disalurkan melalui APBD dalam rangka penguatan fiskal daerah, sekaligus percepatan penanganan dan pemulihan terhadap wilayah yang terdampak.

Maka pemerintah daerah diharapkan memanfaatkan anggaran tersebut, untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi. Termasuk diantaranya adalah menjalankan program-program pemulihan ekonomi masyarakat.

“Artinya, waktu semakin kurang bersahabat untuk merealisasikan TKD tambahan ini. Tahun anggaran 2026 tinggal 1 bulan, ya yaitu di bulan November dan Desember ini. Ketua Satgas PRR, Bapak Mendagri ya, sudah mengingatkan kita, ya, jangan hanya mengharapkan kerja dari pemerintah pusat. Maka, oleh karena itu, dalam kesempatan itu, ini kami ingin mendorong termasuk Kabupaten Langkat agar segera merealisasikannya melalui OPD-OPD yang telah diatur,” kata Kastorius.

Kasatgas Tito Tegaskan Pemda Maksimalkan Tambahan TKD

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Kasatgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengingatkan agar pemerintah daerah di Aceh, Sumut dan SUmbar, mempercepat realisasi TKD Tambahan yang sudah dialokasikan pemerintah pusat.

Tito menyoroti ketimpangan pada penyerapan anggaran di beberapa daerah. Padahal anggaran yang diberikan itu harusnya bisa dimanfaatkan.

“Kepada rekan-rekan daerah segera tambahan TKD yang diberikan Bapak Presiden. Tolong manfaatkan betul maksimal. Saya tahu ada yang punya alasan bahwa ini kita akan bayar ketika pekerjaannya selesai di akhir tahun," ujar Tito.

Disadari Tito, ada beberapa pemda yang baru melakukan pembayara setelah pekerjaan fisik selesai. Namun diingatkannya, agar alasan itu tidak menjadi pembenaran sehingga anggaran tidak terserap, atau bahkan penggunaannya untuk kebutuhan yang lain.

"Jangan sampai alasannya karena dana yang dipakai buat yang lain. Bukan begitu. Atau karena disengaja untuk dijadikan simpanan akhir tahun," tegasnya.

Pemerintah telah menyiapkan total bantuan keuangan Presiden sebesar Rp12,34 triliun untuk daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Terdiri dari tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar, tambahan TKD Rp10,64 triliun, serta bantuan keuangan Presiden melalui TKD sekitar Rp1,44 triliun.

Tito menegaskan agar kepala daerah memastikan anggaran itu benar-benar digunakan dalam rangka percepatan pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas publik yang rusak diterjang bencana. Percepatan realisasi anggaran diperlukan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan sesuai target pemerintah.

Renduk PRRP Sumatera, Pemulihan Infrastruktur dan Ekonomi

Sejalan dengan percepatan penyerapan tambahan TKD, Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP Sumatera 2026–2028, juga memuat berbagai program pemulihan di Sumatera Utara. Renduk adalah dokumen yang menjadi panduan bagi pemerintah dalam proses pemulihan Sumatera. Renduk disahkan melalui Keputusan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2026.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pemulihan infrastruktur sumber daya air, khususnya jaringan irigasi yang mendukung aktivitas pertanian masyarakat.

Berdasarkan data Renduk PRRP Sumatera, kerusakan jaringan irigasi di Sumatera Utara tercatat mencapai 216,45 kilometer dari total 691 kilometer jaringan irigasi terdampak di tiga provinsi. Penanganannya diarahkan melalui rehabilitasi bendung serta jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pada sektor kelautan dan perikanan, termasuk dalam bagian pemulihan. Renduk PRRP mencatat terdapat 575 hektare tambak, kolam, dan prasarana perikanan terdampak bencana di Sumatera Utara. Pemulihan dilakukan dengan rehabilitasi prasarana produksi, perbaikan jalan produksi, penataan tata air, serta bantuan sarana produksi perikanan.

Pada sektor pendidikan, Renduk PRRP Sumatera juga mencatat kebutuhan revitalisasi sebanyak 2.571 satuan pendidikan di Sumatera Utara. Jumlah ini menjadi bagian dari target revitalisasi 10.866 satuan pendidikan pada tiga provinsi terdampak bencana tersebut. Mencakup sekolah, madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan.

Berbagai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut menjadi bagian dari agenda pemulihan wilayah terdampak bencana. Karena itu, percepatan realisasi anggaran daerah perlu berjalan seiring pelaksanaan program prioritas yang telah disusun dalam Renduk PRRP Sumatera.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News