KONTAN.CO.ID - Jakarta – Normalisasi sungai menjadi perhatian serius dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto secara khusus meminta penanganan sedimentasi sungai tersebut menjadi prioritas.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyebut bahwa terdapat 137 sungai terdampak bencana di tiga provinsi terdampak yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sebarannya meliputi 31 sungai di Aceh, 48 sungai di Sumatera Utara, dan 58 sungai di Sumatera Barat.
Untuk di Aceh, 15 sungai sudah selesai dilakukan normalisasi dan enam lainnya dalam pengerjaan. Sedangkan 10 belum tertangani. Di Sumatera Utara, 28 sungai selesai dan enam dalam proses, sedangkan 14 belum tersentuh. Adapun di Sumatera Barat, 12 sungai telah selesai dinormalisasi, 31 masih dalam pengerjaan, dan 15 belum ditangani.
"Presiden tadi sudah menekankan khusus untuk normalisasi sungai ini prioritas. Karena ini kalau sedimennya tinggi, ada hujan, kemudian dia akan keluar dari tanggul, banjir lagi," jelas Tito seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dijelaskan Tito, penanganan sungai tidak bisa hanya mengandalkan dari pemerintah pusat. Walau Kementerian Pekerjaan Umum adalah ujung tombak, tapi pemerintah daerah juga harus terlibat. Dalam hal tersebut seperti penugasan pada dinas terkait yakni dinas pekerjaan umum masing-masing daerah.
Selain itu, pemda juga bisa menggunakan tambahan TKD dari pemerintah pusat untuk mendukung normalisasi sungai. Tito menilai langkah tersebut penting mengingat masih ada daerah yang realisasi penggunaan tambahan TKD-nya rendah. TKD tambahan adalah penguatan fiskal yang diberikan pusat ke pemerintah daerah melalui APBD. Dengan tambahan fiskal itu, pemerintah daerah bisa ikut mempercepat proses pemulihan rekonstruksi dan rehabilitasi.
Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga untuk mempercepat pengerukan sedimentasi. Material pasir dan batu atau sirtu yang memiliki nilai ekonomis, bisa dimanfaatkan lewat kerja sama dengan pihak swasta, dengan syarat normalisasi sungai tetap menjadi tujuan utama.
"Prinsip utamanya adalah normalisasi sungai, membersihkan sedimen," kata Tito.
Tito yang juga Menteri Dalam Negeri itu menambahkan, pemerintah juga menyiapkan pembangunan 106 sabo dam untuk mengendalikan sedimentasi. Terdiri dari 31 unit di Aceh, 39 unit di Sumatera Utara, dan 36 unit di Sumatera Barat. Namun, hingga saat ini baru enam unit yang terbangun.
Penanganan juga mencakup 38 muara sungai. Sebanyak tujuh muara telah selesai ditangani, 11 masih dalam pengerjaan, dan 20 lainnya belum ditangani.
Renduk PRRP: Pemulihan infrastruktur sumber daya air
Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera merupakan dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Renduk PRRP Sumatera menempatkan pemulihan infrastruktur sumber daya air sebagai bagian penting dari rehabilitasi dan rekonstruksi. Penanganan diarahkan tidak hanya untuk memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah terhadap risiko bencana berikutnya.
Pemulihan sungai dan jaringan pengairan berkaitan langsung dengan perlindungan kawasan permukiman, lahan pertanian, serta tambak masyarakat. Karena itu, penanganannya perlu terintegrasi dengan infrastruktur pengendali banjir dan penataan kawasan berbasis risiko bencana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
