KONTAN.CO.ID - Jakarta – Pemulihan terhadap tambak dan usaha perikanan yang terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat akhir November 2025 lalu, terus dipercepat oleh pemerintah. Ada puluhan ribu hektare lahan tambak yang rusak, menjadi pekerjaan besar dalam rangka pemulihan terhadap ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bawah Aceh menjadi daerah yang paling luas mengalami kerusakan tambak.
Data kerusakan ini juga dipaparkan oleh Tito ketika rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin 9 November 2026. Di mana luas tambak yang terdampak di Aceh adalah 30.417 hektare. Adapun tambak yang terdampak di Sumatera Utara ada 575 hektare dan di Sumatera Barat sekitar 255 hektare.
"Ini sedang dikerjakan oleh Menteri KKP. Ada anggaran beliau dari yang reguler yang refocusing istilahnya, anggaran regulernya digunakan untuk membantu pemulihan di Aceh," ujar Tito.
Selain menggunakan anggaran reguler yang dialihkan untuk pemulihan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga memperoleh tambahan anggaran sekitar Rp 113 miliar dari Kementerian Keuangan. Anggaran itu untuk membantu masyarakat yang punya keramba, tambak dan juga usaha perikanan yang lainnya.
Proses pemulihan pada bidang perikanan, penting dilakukan mengingat bencana yang terjadi tidak saja merusak lahan produksi perikanan. Tetapi ini juga menyangkut mata pencaharian masyarakat
yang bergantung pada budidaya dan penangkapan ikan. Sektor ini menjadi satu-satunya sumber kehidupan keluarga.
Ditegaskan Tito yang juga Menteri Dalam Negeri, pemerintah terus mendorong kementerian terkait mempercepat pekerjaan pemulihan agar masyarakat dapat kembali menjalankan kegiatan ekonominya.
Renduk PRRP: Pemulihan tambak dan sarana produksi perikanan
Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP Sumatera 2026-2028, merupakan dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dengan dokumen ini, menjadi panduan dalam pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Dokumen tersebut mengarahkan rehabilitasi sektor kelautan dan perikanan melalui perbaikan infrastruktur produksi, termasuk tambak, kolam, keramba, serta saluran air pendukung. Pemerintah juga merencanakan bantuan benih atau benur, pakan, mesin dan peralatan, kapal, alat tangkap, serta sarana pengolahan hasil perikanan.
Pada tahap rekonstruksi, pemulihan diarahkan pada penataan kawasan budidaya dan perikanan yang lebih adaptif terhadap risiko bencana, penguatan rantai nilai produksi, serta diversifikasi mata pencaharian masyarakat terdampak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
