KONTAN.CO.ID - JAKARTA – Langkah antisipasi disiapkan pemerintah, untuk mengurangi risiko bencana banjir dan tanah longsor lagi di wilayah Sumatera. Mengingat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi kalau puncak musim hujan di Indonesia berlangsung dari Desember 2026 sampai Februari 2027.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Sebagian besar wilayah di Tanah Air akan memasuki musim hujan pada November dan Desember tahun ini. Namun awal musim tahun ini mengalami kemunduran 20-30 hari.
"Dengan sifat hujan yang normal, artinya hujan yang jatuh itu sama dengan rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir, tapi durasinya lebih pendek. Sehingga tadi dalam rapat banyak dibahas terkait dengan antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir, longsor, akibat curah hujan ekstrem," ujar Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, usai rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, 9 November 2026.
Dalam antisipasi potensi bencana tersebut, BMKG menyiapkan system peringatan dini yang dapat diakses melalui laman resmi badan tersebut. Informasi yang bisa diiakses seperti prakiraan cuaca hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, kualitas udara, gempa bumi, hingga tsunami.
BMKG juga menyediakan informasi prakiraan cuaca jangka pendek atau nowcasting untuk tiga hingga enam jam ke depan. Informasi tersebut dapat diakses hingga tingkat kecamatan, termasuk status waspada, siaga, dan awas.
Selain itu, tersedia prakiraan cuaca harian hingga tujuh hari ke depan, per dasarian hingga 10 hari. Masyarakat juga dapat melihat prakiraan bulanan untuk membantu pemerintah mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi.
Kepala BMKG mengatakan, pihaknya saat ini bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menerjemahkan informasi cuaca tersebut menjadi pemetaan wilayah dan waktu potensi terjadinya banjir serta tanah longsor.
"Info tersebut akan diterjemahkan, saat ini tim kami bekerja keras dengan BNPB untuk kemudian dapat mengidentifikasi di kecamatan itu terjadi curah hujan ekstrem, kemudian banjir dan longsor akan terjadi di mana dan kapan. Ini untuk selanjutnya dapat kita lakukan antisipasi," katanya.
Tidak saja peringatan dini yang disiapkan. Pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) bersama BNPB. Cara ini dinilai sebagai langkah yang bisa digunakan untuk mengurangi potensi hujan pada wilayah yang masih dianggap rentan bencana. Terutama daerah yang sedang dilakukan pengerjaan normalisasi sungai.
”Beberapa upaya lain yang dapat kita lakukan adalah dengan operasi modifikasi cuaca bekerja sama dengan BNPB,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskan Kepala BMKG, operasi modifikasi cuaca bisa dilaksanakan dengan dua metode. Pertama, mengarahkan jatuhnya hujan sejak di hulu pembentukan awan ke wilayah perairan atau daerah yang tidak membahayakan.
Kedua, menggunakan bahan semai berukuran lebih kecil dari dua mikron atau flare, maupun kapur tohor untuk mencegah kondensasi sehingga awan dapat terpecah dan hujan tidak terjadi.
"Jadi kita ketahui tadi ada 38 kurang lebih sungai yang belum atau sedang proses normalisasi, nah kita upayakan agar hujan tidak jatuh di daerah-daerah yang memang belum siap. Ada pembangunan-pembangunan yang sedang dikejar, itu juga akan kita jaga supaya tidak mengalami hujan ekstrem yang dapat menyebabkan bencana lanjutan," jelasnya.
Dalam hal cuaca dan potensi siklon tropis, BMKG juga mengeingatkan potensi tersebut dan perlu diwaspadai saat jelang pergantian tahun. Akhir 2026 diperkirakan pembentukan siklon tropisnya dominan dari belahan bumi utara. Sedangkan awal 2027 potensi siklon tropis diprediksi banyak berasal dari selatan.
Tito Minta Normalisasi Sungai Dipercepat
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan pemerintah mencatat sedikitnya 41 kejadian banjir susulan selama periode April hingga Oktober 2026 di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di Aceh terjadi 18 banjir susulan, Sumatera Utara delapan kejadian, sedangkan Sumatera Barat sebanyak 15 kejadian.
Menurut Tito, banjir susulan menjadi tantangan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebab infrastruktur yang tengah diperbaiki harus rusak kembali lantaran tingginya curah hujan dan sedimentasi sungai.
Maka dari itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar normalisasi sungai menjadi prioritas penanganan pascabencana Sumatera.
"Prinsip dasarnya adalah kita upaya mencegah, jangan sampai ada hujan di sana dengan operasi modifikasi cuaca, kalaupun ada minimal. Kalau seandainya terjadi banjir, maka kita sudah siap dengan seluruh sarana prasarana: tenda, makanan, dan lain-lain untuk masyarakat kita yang terdampak. Kira-kira itu arahan daripada beliau. Beliau sangat concern sekali untuk melindungi masyarakat termasuk yang di pascadaerah bencana Sumatera," jelas Tito.
Pemerintah daerah juga diminta terlibat dalam percepatan normalisasi sungai ini. Dengan memanfaatkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD), atau juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk percepatan pembersihan sedimentasi. TNI dan Polri juga akan dilibatkan dalam upaya percepatan pembersihan sedimentasi sungai dan membangun tanggul di sepanjang aliran sungai.
Anggaran sekitar Rp 42 triliun disiapkan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera pada 2027, termasuk anggaran kegiatan yang belum terealisasi pada tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
