KONTAN.CO.ID - Bencana susulan seperti banjir hingga longsor, masih terjadi di beberapa tempat di Sumatera, menyusul intensitas hujan yang masih tinggi. Untuk antisipasi, pemerintah daerah (pemda) diharapkan mempercepat penanganan dampak bencana, termasuk penetapan status tanggap darurat. Alasannya, dengan status tersebut penggunaan anggaran dan pengerahan bantuan bisa dilakukan lebih cepat.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa daerah yang kembali dilanda bencana susulan dan berdampak luas, dapat kembali menetapkan status tanggap darurat.
Status itu ditegaskan Tito, bisa diberlakukan kembali walau kini dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan status tanggap darurat, akan memudahkan bagi pemerintah daerah, kementerian dan lembaga bergerak menangani bencana susulan tersebut.
"Kita masuk sekarang ini masa rehabilitasi-rekonstruksi, bukan tanggap darurat. Tapi kita harus sepakat, bahwa untuk khusus daerah-daerah yang terkena bencana lagi, dan berdampak cukup luas di masyarakat, banjir misalnya, maka ditetapkan lagi situasi tanggap darurat," ujar Tito, yang juga menjabat Menteri Dalam Negeri RI.
Dijelaskan Tito, mekanisme tanggap darurat memungkinkan pemerintah mempercepat penanganan tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang. Seperti pengadaan lewat lelang saja butuh waktu berbulan-bulan. Itu tidak terjadi kalau status tanggap darurat berlaku.
Untuk membantu itu, Kemendagri akan mengeluarkan surat yang menjadi arahan bagi daerah terdampak bencana susulan, dalam menetapkan kembali status tanggap darurat berdasarkan situasi yang ada di lapangan.
Dengan begitu, pemda juga bisa mengooptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT). Di sisi lain, kementerian/lembaga juga dapat mempercepat dukungan penanganan.
“Agar bisa dilakukan percepatan, proses tadi, Pemda bisa mengeluarkan belanja tidak terduga, cepat, kementerian/lembaga juga demikian,” jelasnya.
Data BNPB Lokasi-lokasi Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum kejadian bencana di wilayah Indonesia berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB periode Sabtu (14/11) pukul 07.00 WIB hingga Minggu (15/11) pukul 07.00 WIB. Bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor, masih dilaporkan di sejumlah daerah.
Di Provinsi Aceh, banjir masih berdampak pada sejumlah wilayah. Di Kota Subulussalam, banjir yang dipicu hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi menyebabkan Sungai Lae Souraya dan Sungai Rikit meluap sejak Kamis (12/11). Sebanyak 1.897 KK atau 7.703 jiwa terdampak, dengan 70 KK atau 278 jiwa mengungsi. Banjir juga berdampak pada sekitar 654 unit rumah. Hingga Sabtu (14/11), genangan belum surut dengan tinggi muka air berkisar 30–100 sentimeter. Pemerintah Kota Subulussalam telah menetapkan status tanggap darurat banjir dan tanah longsor sejak tanggal 6 hingga 19 November 2026.
Kabupaten Aceh Tamiang juga banjir dan berdampak pada delapan kecamatan, yaitu Tenggulun, Bandar Pusaka, Kejuruan Muda, Kota Kuala Simpang, Karang Baru, Rantau, Bendahara, dan Seruway. Laporan sementara, 5.785 KK atau 18.158 jiwa terdampak, dengan 1.423 KK atau 5.088 jiwa mengungsi. Sekitar 885 unit rumah terendam, 158 hektare sawah terdampak, serta enam titik atau ruas jalan di Kecamatan Tenggulun terputus atau tidak dapat dilalui. BPBD bersama unsur terkait melakukan asesmen, koordinasi, pemantauan, dan evakuasi warga, termasuk kelompok rentan.
Kabupaten Aceh Singkil juga banjir berdampak pada empat kecamatan, yakni Singkil, Simpang Kanan, Gunung Meriah, dan Kota Baharu. Sebanyak 27 KK atau 124 jiwa terdampak, sekitar 27 rumah terdampak, 10 titik akses jalan terdampak, serta satu jembatan kayu mengalami kerusakan. Pada Sabtu (14/11), air mulai surut di sejumlah lokasi, namun genangan masih ditemukan di beberapa desa dengan ketinggian bervariasi sekitar 20–70 sentimeter. BPBD terus memantau kondisi lapangan dan melakukan pendataan dampak.
Adapun banjir di Kabupaten Aceh Tenggara berdampak pada tujuh kecamatan, yaitu Lawe Alas, Bambel, Lawe Bulan, Babussalam, Lawe Sumur, Badar, dan Babul Rahmah. Tercatat 503 KK atau 1.697 jiwa terdampak serta sekitar 503 unit rumah terdampak. Banjir juga mengakibatkan kerusakan pada lahan pertanian dan perkebunan, ternak warga, satu ruas jalan, satu pasar, dan satu jembatan. BPBD melakukan kaji cepat, normalisasi sungai, pembersihan material yang menghambat aliran sungai, serta penanganan tanggul.
Aceh Barat juga terdampak banjir kembali. Dilaporkan di Kecamatan Pante Ceureumen, meliputi Gampong Lawet, Jambak, dan Sikundo. Debit air DAS Krueng Meureubo terpantau mulai meningkat, sementara wilayah Kecamatan Sungai Mas dan Pante Ceureumen masih diguyur hujan. BPBD menyiagakan personel, memantau perkembangan situasi, serta menyiapkan upaya evakuasi apabila diperlukan. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan susulan.
Banjir di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, berdampak pada tiga desa, yaitu Desa Sekoci di Kecamatan Besitang, Desa Sumber Jaya di Kecamatan Serapit, dan Desa Namu Teras di Kecamatan Kutambaru. Sebanyak 155 KK atau 694 jiwa terdampak. Hingga Sabtu (14/11), banjir telah surut dan warga yang sebelumnya mengungsi telah kembali ke rumah masing-masing. BPBD Kabupaten Langkat terus melakukan pemantauan dan penanganan, termasuk pengerjaan tanggul di Desa Sumber Jaya.
Anggaran Pemulihan Pascabencana Rp100,1 Triliun
Di luar dari bencana susulan, pemerintah melakukan penguatan anggaran dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap wilayah terdampak yang tersebar di 53 kabupaten/kota yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP Sumatera periode 2026-2028, anggaran sekitar Rp100,1 triliun telah disiapkan. Dari 33 kementerian/lembaga yang terlibat, terdapat 29 di antaranya sudah mendapatkan anggaran pada 2026. Adapun empat kementerian/lembaga lainnya tidak mengajukan tambahan karena masih dapat menggunakan anggaran yang tersedia.
Dukungan lainnya dari pemerintah adalah pemberian penguatan fiskal kepada daerah melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. TKD Tambahan ini merupakan alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah khususnya guna mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.
Dukungan tersebut diberikan kepada daerah terdampak maupun tidak terdampak bencana pada ketiga provinsi tersebut.
Diakui Tito, penanganan ini merupakan pekerjaan besar lantaran luasnya wilayah yang terdampak. Maka rekonstruksi dan rehabilitasi dilakukan bertahap, dengan melihat skala prioritas serta kemampuang setiap daerah. Pemda perlu mendapat kebutuhan yang belum ditangani. Apakah nanti menggunuakan anggaran daerah, bisa langsung dikerjakan. Bila membutuhkan dukungan pusat, Satgas PRR siap berkoordinasi.
“Yang jelas kita tidak akan meninggalkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-Saudara kita yang terkena dampak dari bencana November [tahun] lalu ataupun yang bencana susulan. Semua kita perhatikan,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News